Posyandu Parigi Moutong Peringkat Pertama, Hestiwati Bagikan Kunci Percepatan

PARIGI MOUTONG, SARARAMEDIA.ID – Kabupaten Parigi Moutong menempati peringkat pertama di Sulawesi Tengah dalam jumlah Posyandu yang telah teregistrasi. Hingga November 2026, tercatat sebanyak 64 Posyandu di daerah tersebut telah mengantongi registrasi.

Capaian itu mendapat perhatian dalam Rapat Konsultasi (Rakon) PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Western Coco, 19-20 November 2026.

Dalam forum tersebut, Ketua TP PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Kabupaten Parigi Moutong, Hestiwati Yahya L. Nanga, mendapat kesempatan memaparkan strategi percepatan registrasi Posyandu yang diterapkan di wilayahnya.

Hestiwati menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak dicapai hanya dengan mempercepat penginputan data. Ada sejumlah tahapan yang harus dipastikan berjalan, mulai dari pendataan Posyandu di desa dan kelurahan hingga kelengkapan administrasi kepengurusan.

Proses itu mencakup inventarisasi Posyandu, penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Pembina dan SK Kepengurusan, validasi data pengurus, serta penginputan melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP). Setelah itu, setiap data dikawal hingga melewati proses verifikasi dan memperoleh nomor registrasi.

Menurut Hestiwati, keterlibatan seluruh unsur menjadi kunci agar proses registrasi berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, TP PKK, TP Posyandu, dan perangkat daerah terkait terus diperkuat.

Di Parigi Moutong, upaya tersebut melibatkan sejumlah pihak, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kerja bersama inilah yang turut mendorong daerah tersebut mencapai posisi teratas dalam registrasi Posyandu di Sulawesi Tengah.

Hestiwati juga menekankan bahwa registrasi bukan sekadar urusan administrasi atau mengejar angka. Kelengkapan data dan kejelasan kelembagaan menjadi dasar untuk memperkuat peran Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terlebih, Posyandu kini diarahkan menjadi pusat pelayanan masyarakat yang terintegrasi melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan penataan kelembagaan yang baik, pelayanan di tingkat desa diharapkan semakin terarah dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

Keikutsertaan Parigi Moutong dalam Rakon PKK tingkat provinsi pun menjadi kesempatan untuk membagikan pengalaman sekaligus bertukar praktik baik dengan kabupaten dan kota lainnya.

Capaian 64 Posyandu yang telah teregistrasi menjadi modal bagi Parigi Moutong untuk melanjutkan pembenahan. Tantangan berikutnya adalah memastikan penataan kelembagaan tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan.
Sebab, keberhasilan Posyandu pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah yang terdaftar, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. (IKP)