SIGI, SARARAMEDIA.ID – Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, mengingatkan seluruh kepala desa agar lebih cermat dalam mengelola keuangan desa. Ia bahkan tak segan-segan menonaktifkan sementara kepala desa yang tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, meski nilainya hanya Rp.500 ribu.
Pernyataan itu disampaikan Rizal saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa bagi kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kepala urusan (Kaur) keuangan desa se-Kabupaten Sigi di Hotel Jazz Palu, Jumat siang, (20/11/2026).
Rizal mengatakan, kegiatan tersebut penting untuk menyamakan pemahaman aparatur desa mengenai aturan pengelolaan keuangan. Sebab, persoalan di lapangan tidak selalu muncul karena adanya niat untuk menyalahgunakan anggaran, tetapi bisa juga dipicu perbedaan penafsiran terhadap aturan antara pemerintah desa dan pihak pemeriksa.
“Saya yakin dan percaya kepada Bapak Kepala Desa dan BPD punya niat baik. Tidak ada yang mau membuat masalah, hanya saja kadangkala penafsiran bapak dengan pemeriksa pasti akan berbeda,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti Bimtek dengan serius. Menurut Rizal, pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan keuangan desa tidak boleh dianggap sebagai formalitas. Setiap penggunaan anggaran harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rizal juga meminta Inspektorat tidak ragu memberikan rekomendasi jika menemukan kepala desa yang gagal mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
“Saya minta kepada Inspektorat, jika ada Rp.500 ribu saja bapak dan ibu kepala desa tidak mampu mempertanggungjawabkannya, berikan rekomendasi kepada saya untuk diberhentikan sementara. Nanti jika berhasil mengembalikan, baru saya aktifkan kembali,” tegasnya.
Ia menekankan, setiap anggaran desa merupakan amanah yang harus dikelola secara hati-hati. Tanggung jawab tersebut melekat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Melalui Bimtek ini, Rizal berharap kepala desa, anggota BPD, dan Kaur keuangan semakin memahami tata kelola keuangan desa. Dengan begitu, kesalahan administrasi maupun persoalan hukum akibat pengelolaan anggaran dapat dicegah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Sigi, Siti Halwiah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Anwar, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Selvi, serta Irban I Inspektorat Sigi, Musmiyanto Yasano. (***)
