PALU, SARARAMEDIA.ID – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah meraih penghargaan inovasi daerah terbaik kategori Pelayanan Publik Tangguh Bencana melalui inovasi e-Berani SIPERKIM BANUATA.
Inovasi yang berfokus pada deliniasi kawasan perumahan rawan bencana di Sulawesi Tengah itu mendapat penghargaan langsung dari Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, pada upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di Lapangan Pogombo, Selasa (10/11/2026).
Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya Dinas Perkimtan dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis data dan teknologi, terutama untuk mendukung perencanaan kawasan permukiman yang lebih aman terhadap risiko bencana.
Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Akris Fattah Yunus, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan sekaligus motivasi bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
Menurut Akris, e-Berani SIPERKIM BANUATA dikembangkan untuk menyediakan informasi mengenai sebaran kawasan perumahan yang memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana di Sulawesi Tengah.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini kami hadirkan agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat dalam mengidentifikasi kawasan perumahan rawan bencana,” ujarnya.
Ia menjelaskan, data tersebut dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, hingga penentuan langkah mitigasi bencana agar lebih tepat sasaran.
Ke depan, Dinas Perkimtan akan melanjutkan pengembangan inovasi melalui pemutakhiran data dan pemanfaatan teknologi digital. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga akan diperkuat agar informasi yang tersedia dapat digunakan secara optimal dalam perencanaan kawasan permukiman.
Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya lingkungan hunian yang aman, layak, dan lebih siap menghadapi risiko bencana.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa pemberian penghargaan inovasi bukan sekadar agenda seremonial. Penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong perubahan dalam tata kelola pemerintahan.
“Pemberian penghargaan ini merupakan tindak lanjut program 100 hari kerja kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk fokus pada pemutakhiran data, mendorong budaya inovasi di setiap lini birokrasi, serta akselerasi digitalisasi dalam proses bisnis pemerintahan,” tegas Anwar.
Melalui penghargaan tersebut, pemerintah provinsi mendorong setiap perangkat daerah untuk menjadikan inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. (***)
