PALU, SARARAMEDIA.ID – Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Provinsi Sulawesi Tengah meraih penghargaan inovasi terbaik kategori Inisiatif Inovasi Pelayanan Publik dalam Mendukung Penguatan Reforma Agraria. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kepada Ketua Satgas PKA Akris Fattah Yunus bersama Ketua Harian Eva Bande, pada upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (10/11/2026).
Penghargaan ini diberikan atas inovasi INSPIRA (Informasi Navigasi Sebaran Penyelesaian Integrasi Solusi Agraria) yang dikembangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah.
Inovasi tersebut dinilai memberikan terobosan dalam pelayanan publik, khususnya mendukung penanganan dan penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah.
Ketua Harian Satgas PKA, Eva Bande, menyambut penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kerja bersama seluruh anggota Satgas dan perangkat daerah terkait.
Menurut Eva, penghargaan itu bukan hasil kerja individu, melainkan buah kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam Satgas PKA sebagaimana ditetapkan melalui surat keputusan pembentukan Satgas.
Ia pun mempersembahkan penghargaan tersebut kepada seluruh anggota Satgas dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini terlibat dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan agraria di Sulawesi Tengah.
Eva berharap penghargaan tersebut semakin memperkuat kerja sama lintas sektor, sekaligus mendorong lahirnya solusi yang berkeadilan bagi masyarakat yang menghadapi konflik agraria.
Sementara itu, Ketua Satgas PKA, Akris Fattah Yunus, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat komitmen dalam menangani persoalan agraria. Menurutnya, penyelesaian konflik membutuhkan kerja bersama, keberanian mengambil langkah, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan setiap persoalan ditangani secara terukur dan mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, serta kepastian hukum bagi masyarakat yang berkonflik agraria,” kata Akris.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai bentuk apresiasi. Capaian itu harus menjadi dorongan bagi Satgas PKA untuk terus memperkuat upaya penyelesaian konflik dan memastikan hak-hak masyarakat mendapatkan perlindungan. (***)
