Lewat PKK, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Sigi Dikaitkan dengan Penanggulangan Kemiskinan
SIGI, SARARAMEDIA.ID - Sosialisasi Empat Pilar MPR RI digelar bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Sigi sebagai upaya memperkuat pemahaman nilai kebangsaan sekaligus mendorong peran perempuan dalam pembangunan sosial daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dewan Kesenian Sigi (DKS) RTH Taiganja, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Sabtu sore (14/2/2026), dan dihadiri unsur pemerintah daerah, akademisi, serta perwakilan PKK tingkat kecamatan.
Acara ini dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Sigi, Siti Halwiah, dosen Universitas Tadulako Doktor Muzakir Tawil, Ketua BAZNAS Sigi, As'ad Syukur, serta Anggota DPRD Sigi dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Sigi-Donggala, Henri Kusuma Muhidin.
Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae dalam sambutannya menegaskan bahwa sosialisasi Empat Pilar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh berhenti pada tataran hafalan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang menyentuh persoalan rakyat.
Menurutnya, salah satu tantangan serius yang masih dihadapi Kabupaten Sigi adalah kemiskinan ekstrem. Ia mengungkapkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Sigi mengalami penurunan dari 12,4 persen menjadi 10,47 persen pada 2026. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menemukan kasus-kasus warga yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan.
"Negara tidak boleh abai. Selama masih ada warga yang hidup tidak layak, itu menjadi tanggung jawab moral dan konstitusional kita bersama," tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah mengambil langkah konkret berupa pembangunan rumah layak huni bagi warga miskin ekstrem serta mendorong program gotong royong dan kebersihan lingkungan berbasis desa sebagai bagian dari implementasi nilai Pancasila.
Sementara itu, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhidin M. Said menyampaikan bahwa sosialisasi Empat Pilar merupakan kewajiban konstitusional anggota MPR untuk memastikan nilai dasar negara benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.
Ia menyoroti masih adanya fenomena kemiskinan ekstrem yang menurutnya tidak seharusnya terjadi di era saat ini.
"Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu amanat yang wajib kita jalankan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidin juga mendorong PKK untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Ia menawarkan dukungan program pemberdayaan berbasis koperasi dan kelompok usaha perempuan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menekan angka kemiskinan di tingkat desa.
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, PKK, dan lembaga negara dalam membumikan nilai kebangsaan sekaligus menjawab persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Kabupaten Sigi. (***)