Pemuda Alkhairaat Siap Gandeng KNTI, Perkuat Perjuangan Nelayan Tradisional di Sulteng

Sekretaris Jenderal PP HPA, Doktor Taufik Lasenggo. (Foto: Istimewa)ekretaris Jenderal PP HPA, Doktor Taufik Lasenggo. (Foto: Istimewa)

PALU, SARARAMEDIA.ID – Himpunan Pemuda Alkhairaat membuka peluang kerja sama dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) untuk memperkuat pendampingan dan pemberdayaan masyarakat nelayan di Sulawesi Tengah.
Rencana kolaborasi tersebut mengemuka dalam dialog publik bertema “Kedaulatan Nelayan Tradisional dan Masa Depan Ekonomi Biru: Membangun Keadilan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir” yang digelar Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) di Kedai Taman Ria, Kota Palu, Sabtu, (14/11/2026) waktu setempat.

Dalam forum itu, Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menegaskan bahwa nelayan tradisional harus mendapat ruang dan perlindungan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Menurut dia, kebijakan sektor kelautan semestinya tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menjamin hak dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dani merujuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan agar kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia mengingatkan, nelayan tradisional memiliki hak untuk melintas di laut, memanfaatkan sumber daya perikanan, serta mempertahankan adat istiadat dan kearifan lokal dalam aktivitas perikanan.

Ia juga menyoroti pelaksanaan program pemerintah, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menurutnya, keterlibatan nelayan sejak tahap perencanaan menjadi hal penting agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

“Programnya niatnya bagus, konsepnya bagus, tapi ketika turun di lapangan rakyat nggak diajak bicara. Nelayan nggak tahu apa yang mau dibangun di sana, masyarakat desa nggak ngerti apa yang mau diadakan,” kata Dani.

Pandangan tersebut mendapat perhatian Sekretaris Jenderal Himpunan Pemuda Alkhairaat, Taufik Lasenggo, yang juga menjadi pemateri dalam dialog tersebut. Ia menilai mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan perlu mengambil peran lebih jauh dalam mengawal agenda ekonomi biru, termasuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.

“Tanpa partisipasi atau keterlibatan kita semua, apa yang menjadi harapan ke depan dengan ekonomi biru itu masih tetap di atas kertas saja, disampaikan hanya omon-omon,” ujar Taufik.

Ia juga mengingatkan adanya ancaman privatisasi dan kepentingan ekonomi berskala besar yang berpotensi mempersempit ruang hidup masyarakat pesisir. Karena itu, keterlibatan pemuda dan organisasi masyarakat perlu diwujudkan dalam kerja nyata, bukan sebatas forum diskusi.

Taufik menyatakan Himpunan Pemuda Alkhairaat terbuka untuk membangun kerja sama dengan KNTI. Kolaborasi itu diharapkan dapat diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat nelayan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan agar nelayan memiliki kemampuan lebih besar dalam memperjuangkan hak-haknya.

Senada dengan itu, Dani menilai keberadaan organisasi nelayan yang kuat menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi persoalan di sektor perikanan. Ia mencontohkan pengalaman KNTI mendampingi nelayan dalam memperjuangkan penyelesaian kerusakan alat tangkap yang diduga berkaitan dengan aktivitas seismik perusahaan.

“Respons dari pemerintah daerah penting, tapi juga organisasi nelayannya juga harus kuat, masyarakat harus kompak, jangan bekerja dan berjuang sendiri-sendiri,” ujarnya.

Peluang kerja sama tersebut turut mendapat dukungan Ketua Dewan Penasihat LS-ADI, Mohammad Sadig. Saat menutup kegiatan, ia berharap keterlibatan Sekretaris Jenderal Himpunan Pemuda Alkhairaat dapat membantu mempercepat pembentukan struktur KNTI di Sulawesi Tengah.

“Terima kasih buat Sekjen Pemuda Alkhairaat, kenapa kami undang supaya nanti bisa membantu bagaimana KNTI ini juga bisa berdiri secepatnya di Sulawesi Tengah,” kata Sadig.

Dialog publik tersebut juga menghadirkan akademisi perikanan tangkap Dr. Umar Alatas dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Abdul Rasyid. Keduanya turut membahas ketimpangan yang dihadapi nelayan serta kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor perikanan.

Melalui forum tersebut, peluang kolaborasi antara Himpunan Pemuda Alkhairaat dan KNTI diharapkan menjadi langkah awal memperkuat pendampingan masyarakat pesisir, sekaligus mendorong agar nelayan tradisional mendapat posisi lebih kuat dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Sulawesi Tengah. (***)