PALU, SARARAMEDIA.ID – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, memimpin rapat koordinasi monitoring dan evaluasi (Monev) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Jumat (13/11/2026), pukul 08.30 wita.
Rapat tersebut mengevaluasi hasil pemeriksaan terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Palu. Sejumlah persoalan ditemukan, terutama menyangkut kebersihan dapur, pengolahan makanan, pengelolaan limbah, hingga kelengkapan fasilitas pendukung.
Dalam arahannya, Imelda menyoroti kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), penyimpanan bahan makanan, proses pengolahan, serta kebersihan tempat pencucian dan penyimpanan ompreng.
Ia meminta seluruh pengelola SPPG segera membenahi kekurangan tersebut.
Menurutnya, persoalan kebersihan dan tata kelola dapur tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan makanan yang diterima para penerima manfaat.
Fasilitas penyaring lemak atau grease trap di area dapur juga menjadi perhatian. Imelda menilai keberadaan fasilitas tersebut penting untuk memastikan limbah dapur dikelola sesuai ketentuan.
Selain persoalan fasilitas, rapat turut membahas laporan adanya petugas SPPG yang tidur di area dapur melebihi batas ketentuan. Menanggapi laporan itu, Imelda meminta dilakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan aktivitas petugas di lapangan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Pengelolaan sampah juga masuk dalam daftar evaluasi. Pengelola SPPG diminta memilah sampah organik dan anorganik serta berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar pengangkutannya dapat berjalan tertib dan lancar.
Pada aspek keamanan pangan, kualitas air bersih menjadi perhatian khusus. Imelda menekankan perlunya pemasangan filter pada keran air yang digunakan untuk mencuci bahan makanan, seperti sayuran dan ayam, guna mengurangi risiko kontaminasi selama proses persiapan.
Dalam rapat tersebut, pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut menyampaikan kesiapan mendukung pengawasan program MBG. Dukungan anggaran pengawasan untuk 2027 telah tersedia. Pengawasan akan mencakup seluruh tahapan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengambilan sampel makanan saat diterima di SPPG.
Antisipasi gangguan teknis juga menjadi pembahasan. Pengelola SPPG didorong menyediakan generator set (genset) dengan kapasitas memadai untuk menjaga penyimpanan bahan makanan beku tetap aman ketika terjadi pemadaman listrik.
Imelda kembali mengingatkan pengelola dan mitra SPPG agar tidak mengabaikan SOP, termasuk ketepatan waktu pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Ia juga meminta pengelola rutin berkonsultasi dengan tenaga kesehatan maupun ahli gizi dalam menyusun dan menerapkan standar menu. Langkah ini penting agar makanan yang disajikan tidak hanya memenuhi standar keamanan, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan gizi penerimanya.
Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kota Palu meminta seluruh pengelola dan mitra SPPG segera menindaklanjuti temuan di lapangan. Pembenahan kebersihan, keamanan pangan, fasilitas dapur, dan kedisiplinan petugas menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat sebagaimana mestinya. (***)
