PALU, SARARAMEDIA.ID – Menjelang penutupan tahun anggaran 2026, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, kembali mengumpulkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi capaian program sekaligus mengukur kinerja pemerintahan.
Evaluasi tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Jumat (13/11/2026), dipimpin langsung Hadianto Rasyid. Hadir mendampingi Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin dan Sekretaris Daerah, Irmayanti Pettalolo.
Rapat diikuti para asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, camat, lurah, serta seluruh sekretaris perangkat daerah.
Pertemuan itu tidak sekadar membahas capaian program sepanjang 2026. Hadianto juga meminta seluruh OPD segera membenahi pekerjaan yang belum tuntas sekaligus menyiapkan pelaksanaan program pemerintahan tahun 2027.
Dalam arahannya, Hadianto mengingatkan bahwa waktu efektif menjelang akhir tahun semakin terbatas. Karena itu, setiap pimpinan OPD diminta kembali memeriksa target kerja yang belum tercapai dan mengambil langkah percepatan.
Salah satu perhatian utama dalam evaluasi tersebut adalah realisasi pendapatan daerah. Hingga pertengahan November 2026, pendapatan daerah Kota Palu tercatat mencapai 81,79 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di angka 75,82 persen.
Adapun realisasi pajak daerah baru mencapai 70,43 persen. Capaian ini menjadi perhatian tersendiri karena masih membutuhkan upaya optimalisasi dalam sisa waktu tahun anggaran.
Namun, Hadianto mengingatkan peningkatan pendapatan tidak boleh hanya mengejar angka. Kualitas pelayanan kepada masyarakat harus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.
Pelayanan persampahan menjadi salah satu sektor yang disorot. Menurut dia, keluhan masyarakat yang masih muncul menunjukkan perlunya pembenahan oleh perangkat daerah terkait. Pelayanan yang belum maksimal juga berpotensi memengaruhi kesediaan masyarakat membayar retribusi.
“Kalau pelayanan kita masih kurang, tentu akan berpengaruh terhadap optimalisasi pendapatan. Dinas terkait harus lebih kreatif mencari solusi agar pelayanan sampah semakin baik,” tegasnya.
Selain persoalan pendapatan, Hadianto meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memperkuat disiplin dan pengawasan internal. Kepala OPD, camat, hingga lurah diminta membiasakan briefing setiap pagi untuk menyampaikan arahan, memperkuat koordinasi, serta memastikan pembagian tugas berjalan jelas.
Ia menegaskan, tanggung jawab seorang pimpinan tidak berhenti pada pemberian instruksi. Setiap arahan harus dipastikan terlaksana dan menghasilkan pekerjaan nyata di lingkungan masing-masing.
Sejumlah persoalan lain turut masuk dalam agenda evaluasi, di antaranya penanganan stunting, peningkatan akses pelayanan kesehatan, penataan ruang, pengendalian pembangunan, kebersihan kota, serta pencapaian target penerimaan parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam hal tata kelola pemerintahan, Hadianto kembali menekankan pentingnya integritas. Ia menegaskan, penempatan maupun mutasi pejabat harus didasarkan pada kinerja dan kebutuhan organisasi, bukan intervensi, titipan, ataupun kedekatan personal.
Untuk menghadapi tahun anggaran 2027, seluruh OPD juga diminta menyusun program yang lebih terarah, terukur, efektif, dan tepat sasaran.
Pemerintah Kota Palu menargetkan penerapan e-office, dashboard pemantauan kinerja, serta sistem pelaporan elektronik dapat berjalan penuh pada Desember 2026. Sistem tersebut diharapkan memperkuat pengawasan dan memastikan setiap tahapan pekerjaan dapat dipantau secara lebih terukur.
Hadianto menginginkan standar kerja pemerintahan dibangun dengan memperhatikan setiap detail, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Saya ingin kerja pemerintah seperti hotel bintang lima, semuanya harus presisi, detail, tepat waktu, dan berkualitas. Itulah standar pelayanan yang harus kita bangun di Kota Palu,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh OPD diminta melakukan evaluasi internal dan menyampaikan laporan hasilnya paling lambat satu pekan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah, Irmayanti Pettalolo.
Laporan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah pembenahan sekaligus meningkatkan kinerja pemerintahan pada tahun mendatang.
Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Palu memastikan target tahun berjalan dapat dituntaskan, penerimaan daerah lebih optimal, dan kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan menjelang pelaksanaan tahun anggaran 2027. (***)
