Membaca Kembali Gagasan Dworkin: Hakim Bukan Pembuat Hukum

Oleh: Mohammad Feir Chalifardy Na’a, S.H., M.H.

Akademisi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Ronald Dworkin adalah sorang filsuf hukum yang lahir di Rhode Island, Amerika Sekirat pada 11 Desember 1931. Ia sering dipahami sebagai seorang filsuf hukum yang dikenal dengan pemikiran tentang kebebasan kepada hakim dalam membuat putusan dengan menggunakan pertimbangan moral.

Menurut pemahaman ini, ketika undang-undang tidak jelas, hakim dianggap boleh meninggalkan aturan dan memilih keputusan yang menurutnya paling adil. Dalam perkuliahan di Fakultas Hukum, pemikiran Dworkin juga sering disederhanakan melalui ungkapan bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral.
Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi belum menggambarkan pemikiran Dworkin secara utuh. Dworkin memang tidak setuju jika hukum hanya dipandang sebagai kumpulan peraturan tertulis dan keputusan resmi negara. Namun, bukan berarti hakim bebas mengganti hukum dengan pendapat atau keyakinan moralnya sendiri. Sebaliknya, Dworkin justru ingin membatasi kebebasan hakim. Setiap putusan harus tetap berhubungan dengan sejarah hukum, mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu, menghormati hak para pihak, dan didasarkan pada prinsip yang memperlakukan setiap warga negara secara setara.

Kesalahpahaman ini perlu diluruskan. Jika pemikiran Dworkin hanya dipahami sebagai pembenaran atas kebebasan hakim, konsep law as integrity dapat disalahgunakan untuk membenarkan keputusan yang terlalu bergantung pada pendapat pribadi hakim. Hakim cukup menyebut istilah “keadilan substantif”, “nilai yang hidup dalam masyarakat”, atau “hati nurani”, kemudian merasa memiliki alasan untuk mengesampingkan hukum. Padahal, Dworkin tidak menghendaki hal demikian. Pertimbangan moral memang penting dalam penafsiran hukum, tetapi pertimbangan tersebut harus berhubungan dengan keseluruhan sistem dan praktik hukum, bukan sekadar berasal dari pandangan pribadi hakim.

Kebebasan Tanpa Batas kepada Hakim
Untuk memahami pemikiran Dworkin, kita perlu melihat kritiknya terhadap positivisme hukum. Dalam bukunya, Taking Rights Seriously, Dworkin mengkritik pandangan yang menganggap hukum hanya terdiri atas aturan-aturan yang sumbernya dapat dikenali, seperti undang-undang, putusan pengadilan sebelumnya, dan kebiasaan yang diakui secara resmi.

Menurut Dworkin, praktik hukum sebenarnya lebih luas daripada itu. Di dalam hukum juga terdapat prinsip-prinsip yang mungkin tidak tertulis secara langsung dalam undang-undang, tetapi tetap digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang.

Salah satu contoh yang sering digunakan untuk menjelaskan pemikiran Dworkin adalah perkara Riggs v. Palmer pada 1889. Dalam perkara tersebut, Elmer Palmer membunuh kakeknya sendiri agar dapat segera memperoleh harta warisan. Pada saat itu, peraturan waris di New York belum secara tegas menyebutkan bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya akan kehilangan hak untuk menerima warisan.

Meskipun tidak ada aturan yang secara langsung mengatur keadaan tersebut, pengadilan tetap menolak memberikan warisan kepada Palmer. Hakim menggunakan prinsip bahwa seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan dari perbuatan salah yang dilakukannya sendiri. Bagi Dworkin, hakim dalam perkara tersebut bukan sedang menciptakan hukum baru secara bebas. Mereka sebenarnya sedang menemukan dan menerapkan prinsip yang sudah menjadi bagian dari dasar pemikiran hukum.

Dari contoh tersebut kemudian muncul anggapan bahwa hakim yang mengikuti pemikiran Dworkin boleh mengesampingkan undang-undang apabila penerapan aturan menghasilkan keputusan yang dianggap tidak adil. Anggapan ini juga diperkuat oleh gagasan Dworkin mengenai Hakim Hercules, yaitu gambaran tentang hakim ideal yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kesabaran luar biasa dalam memahami seluruh bahan hukum.

Hercules kemudian sering dibayangkan sebagai hakim yang memiliki kemampuan istimewa untuk menentukan apa yang dianggap benar dan adil berdasarkan moralitasnya sendiri. Akibatnya, teori Dworkin dianggap dapat memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada pengadilan. Sebab, jika penafsiran hukum selalu membutuhkan pertimbangan moral, apakah hukum pada akhirnya hanya akan mengikuti apa yang dianggap baik oleh hakim?

Pertanyaan tersebut memang masuk akal. Namun, persoalannya terletak pada pemahaman yang belum lengkap terhadap pemikiran Dworkin. Ia tidak pernah menyamakan kegiatan menafsirkan hukum dengan kebebasan untuk memilih keputusan sesuka hati. Ia juga tidak menggambarkan Hakim Hercules sebagai sosok yang memiliki kekuasaan moral tanpa batas dan dapat berdiri di atas hukum.

Gambaran Hakim Hercules sebenarnya digunakan untuk menjelaskan betapa besar tanggung jawab hakim dalam menyusun argumentasi hukum. Hakim harus memahami konstitusi, undang-undang, putusan terdahulu, dan sejarah pembentukan lembaga hukum. Seluruh bahan tersebut harus dibaca sebagai satu kesatuan yang memiliki hubungan dan dapat dijelaskan secara masuk akal.

Dengan demikian, ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu menggunakan pertimbangan moral dan menggunakan keinginan moral pribadi. Dworkin menerima penggunaan pertimbangan moral dalam penafsiran hukum, tetapi menolak keputusan yang hanya didasarkan pada selera atau keyakinan pribadi hakim.

Dalam Law’s Empire, Dworkin menjelaskan bahwa penalaran hukum merupakan kegiatan penafsiran konstruktif (constructive interpretation). Artinya, hakim tidak sekadar membaca aturan secara harfiah, tetapi berusaha memahami dan menjelaskan hukum dengan cara yang paling baik. Menurut Dworkin, hukum merupakan hasil penafsiran yang paling dapat membenarkan seluruh praktik hukum sebagai satu kesatuan.

Penggunaan kata “paling baik” memang menunjukkan bahwa penilaian moral dibutuhkan. Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa penilaian tersebut harus tetap berhubungan dengan keseluruhan praktik hukum. Hakim tidak memulai pekerjaannya dari keadaan yang kosong. Ia harus mempertimbangkan konstitusi, undang-undang, putusan sebelumnya, prosedur hukum, dan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, Dworkin sebenarnya tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada hakim.

Penafsiran hukum yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu kesesuaian (fit) dan pembenaran (justification). Kesesuaian berarti penafsiran hakim harus memiliki hubungan yang masuk akal dengan aturan, putusan, dan praktik hukum yang sudah ada. Sementara itu, pembenaran berarti penafsiran tersebut harus mampu memberikan alasan moral yang paling kuat untuk menjelaskan mengapa hukum seharusnya dipahami dengan cara demikian.

Jika tidak memenuhi unsur kesesuaian, hakim berisiko membuat hukum baru berdasarkan keinginannya sendiri. Sebaliknya, jika hanya memperhatikan kesesuaian tanpa pembenaran, hakim sekadar mengulang aturan dan keputusan masa lalu tanpa mempertanyakan apakah praktik tersebut masih dapat dibenarkan secara moral.

Menafsirkan Hukum dan Novel Berantai
Untuk menjelaskan bagaimana hakim seharusnya menafsirkan hukum, Dworkin menggunakan perumpamaan chain novel atau novel berantai.

Bayangkan sebuah novel yang ditulis oleh beberapa orang secara bergantian. Setiap penulis mendapatkan bagian cerita yang sudah ditulis oleh penulis sebelumnya. Ia kemudian harus melanjutkan cerita tersebut menjadi bagian berikutnya.

Penulis berikutnya memang memiliki kebebasan untuk mengembangkan cerita. Namun, ia tidak bisa begitu saja mengubah karakter utama, mengganti latar cerita tanpa alasan, atau membuat akhir cerita yang bertentangan dengan bagian-bagian sebelumnya. Ia harus melanjutkan cerita dengan tetap memperhatikan alur yang sudah dibangun, sekaligus berusaha menghasilkan cerita yang paling baik.

Begitu pula dengan hakim. Hakim bukan sekadar pihak yang membaca dan mengulang bunyi undang-undang. Namun, hakim juga tidak bebas menciptakan hukum berdasarkan kehendaknya sendiri. Setiap putusan merupakan bagian lanjutan dari perjalanan dan perkembangan hukum.

Hakim boleh melakukan penafsiran, tetapi penafsirannya harus tetap memperhatikan aturan, prinsip, dan praktik hukum yang sudah berkembang sebelumnya.

Melalui perumpamaan tersebut, Dworkin ingin menunjukkan bahwa kebebasan menafsirkan dan keterikatan pada hukum bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Hakim tetap memiliki ruang untuk memberikan penafsiran, tetapi ruang tersebut dibatasi oleh sejarah dan praktik hukum yang telah ada.

Dworkin juga mengakui bahwa rangkaian cerita terkadang terlalu kacau untuk dilanjutkan secara masuk akal. Apabila tidak ada penafsiran yang dapat menjelaskan sebagian besar bahan yang tersedia, penulis mungkin harus meninggalkan cerita tersebut dan memulai cerita baru. Dalam konteks hukum, hal ini menunjukkan bahwa prinsip integritas tidak berarti hakim harus selalu memaksakan semua aturan agar terlihat saling berhubungan. Hakim tetap perlu mengakui ketika terdapat pertentangan atau persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuat hubungan yang seolah-olah harmonis.

Konsep law as integrity menghendaki agar hakim memahami hukum sebagai satu kesatuan prinsip yang saling berhubungan. Tujuannya bukan sekadar membuat putusan terlihat rapi atau konsisten. Hal ini penting karena negara memiliki kekuasaan untuk memaksa dan membatasi warga negara. Apabila dua perkara yang pada dasarnya sama diputus dengan prinsip yang bertentangan tanpa alasan yang jelas, negara berisiko memperlakukan warganya secara tidak setara.

Dworkin menolak praktik hukum yang tidak memiliki dasar prinsip yang jelas. Sebagai gambaran, bayangkan sebuah kebijakan yang melarang perempuan melakukan aborsi apabila mereka lahir pada tahun genap, tetapi memperbolehkannya bagi perempuan yang lahir pada tahun ganjil.

Kebijakan seperti itu mungkin saja lahir dari kompromi politik. Namun, tidak ada prinsip yang masuk akal untuk menjelaskan mengapa seseorang harus diperlakukan berbeda hanya karena tahun kelahirannya.

Bagi Dworkin, integritas menuntut adanya konsistensi dalam prinsip yang digunakan negara untuk mengambil keputusan. Jadi, yang penting bukan hanya apakah putusan memiliki bunyi yang seragam, melainkan apakah perbedaan perlakuan terhadap warga negara dapat dijelaskan melalui alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan antara integritas dan perlindungan hak juga terlihat dalam gagasan Dworkin tentang rights as trumps. Melalui gagasan ini, ia menjelaskan bahwa hak seseorang dapat menjadi alasan kuat untuk menolak kebijakan negara yang hanya mengejar kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, gagasan tersebut juga sering disalahpahami. Hak bukanlah alat yang secara otomatis mengalahkan semua kepentingan lainnya. Maksud Dworkin adalah negara tidak boleh mengorbankan hak seseorang hanya karena kebijakan tersebut dianggap dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi mayoritas masyarakat. Sebagai contoh, kebebasan berekspresi tidak boleh dicabut hanya karena sebagian besar masyarakat tidak menyukai pendapat seseorang.

Hak memiliki kedudukan penting karena setiap warga negara tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai kepentingan bersama. Gagasan ini berangkat dari prinsip bahwa setiap manusia berhak memperoleh perhatian dan penghormatan yang sama (equal concern and respect). Dalam berbagai kajian mengenai Dworkin, kedudukan manusia sebagai pribadi yang bebas dan setara juga ditempatkan sebagai dasar utama pemikirannya tentang hak.

Karena itu, hakim perlu membedakan antara pertimbangan prinsip dan pertimbangan kebijakan. Pertimbangan kebijakan biasanya digunakan untuk membenarkan suatu keputusan karena keputusan tersebut dianggap dapat mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, atau menciptakan efisiensi.

Sementara itu, pertimbangan prinsip digunakan untuk membenarkan keputusan berdasarkan hak yang dimiliki seseorang dan wajib dihormati oleh negara. Dalam pandangan Dworkin, hakim terutama harus berfokus pada prinsip yang menentukan hak para pihak dalam perkara, bukan bertindak sebagai pembuat kebijakan yang memilih program sosial mana yang dianggap paling menguntungkan masyarakat.

Dalam konteks inilah gagasan Dworkin tentang “satu jawaban yang benar” (one right answer thesis) perlu dipahami. Dworkin tidak mengatakan bahwa setiap hakim pasti mengetahui jawaban yang benar atau bahwa jawaban tersebut selalu mudah ditemukan. Gagasan yang ingin disampaikan lebih terbatas: sulitnya suatu perkara tidak serta-merta memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan hasil berdasarkan keinginan pribadinya.

Stephen Guest menjelaskan bahwa gagasan tersebut berkaitan dengan sifat penilaian dalam argumentasi hukum. Adanya kemungkinan hakim melakukan kesalahan tidak berarti bahwa kebenaran moral tidak ada. Sebaliknya, apabila kebenaran sama sekali tidak dianggap penting, penalaran moral justru dapat berubah menjadi kegiatan membuat alasan secara sembarangan.

Meskipun demikian, gagasan tentang satu jawaban yang benar tetap menjadi perdebatan. Kian Jepson pada 2024, misalnya, berpendapat bahwa Dworkin belum berhasil membuktikan bahwa setiap persoalan hukum yang sulit pasti memiliki satu jawaban yang benar secara mutlak. Menurutnya, pemikiran Dworkin paling jauh menunjukkan bahwa ruang ketidakpastian dalam hukum sebenarnya tidak sebesar yang selama ini diperkirakan oleh kaum positivis.

Kritik tersebut penting untuk diperhatikan. Namun, sekalipun gagasan tentang satu jawaban yang benar tidak sepenuhnya diterima, pesan utama Dworkin tetap relevan: perbedaan pendapat dalam hukum tidak berarti hakim bebas mengambil keputusan tanpa batas. Hakim tetap harus menjelaskan mengapa putusannya paling sesuai dengan bahan hukum yang tersedia dan paling dapat dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum.

Dari Hati Nurani Hakim Menuju Putusan yang Berintegritas ✓

Pemikiran Dworkin memiliki arti penting bagi praktik peradilan di Indonesia. Dalam praktik hukum, istilah “keadilan substantif” terkadang dipertentangkan dengan “kepastian hukum”. Hakim yang mengikuti bunyi undang-undang sering dianggap terlalu formalistis. Sebaliknya, hakim yang menyimpang dari bunyi aturan terkadang langsung dinilai sebagai hakim yang progresif dan lebih mengutamakan keadilan.

Cara pandang seperti itu terlalu sederhana. Dworkin memperlihatkan bahwa hukum dan keadilan tidak selalu harus ditempatkan pada dua sisi yang saling berlawanan. Penafsiran hukum yang berintegritas mengharuskan hakim memulai dari aturan dan bahan hukum yang berlaku, kemudian memahami semuanya berdasarkan prinsip yang paling masuk akal.

Dengan demikian, keadilan bukan alasan untuk mengabaikan hukum. Keadilan justru menjadi bagian dari cara memahami dan menerapkan hukum secara bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, ungkapan “berdasarkan keyakinan hakim” tidak seharusnya dipahami sebagai izin bagi hakim untuk memutus perkara hanya berdasarkan intuisi atau perasaan pribadi. Penelitian pada 2025 yang mengkaji keyakinan hakim melalui teori law as integrity juga menyimpulkan bahwa keyakinan hakim bukanlah sesuatu yang sepenuhnya subjektif. Keyakinan tersebut harus dibangun melalui penafsiran yang bertanggung jawab, hubungan ant prinsip hukum yang konsisten, legalitas, moralitas, dan profesionalitas.

Dalam perkara konstitusional, misalnya, hakim tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan rasa keadilan. Hakim harus menjelaskan hak konstitusional apa yang dirugikan, prinsip apa yang melindungi hak tersebut, bagaimana prinsip itu berhubungan dengan teks Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana putusan-putusan sebelumnya memberikan arah penafsiran, serta mengapa penafsiran yang dipilih dapat menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara.

Dworkin menyebut pendekatan terhadap konstitusi seperti ini sebagai moral reading atau pembacaan moral. Konstitusi memang banyak menggunakan istilah yang memiliki makna moral, seperti kebebasan, persamaan, martabat manusia, dan proses hukum yang adil. Karena itu, penerapan konstitusi tidak mungkin hanya dilakukan dengan membaca kata demi kata secara mekanis.

Akan tetapi, pembacaan moral bukan berarti hakim boleh memasukkan nilai moral apa pun yang disukainya ke dalam konstitusi. Hakim tetap harus menafsirkan prinsip-prinsip konstitusional dengan memperhatikan susunan, tujuan, dan sejarah perkembangan hukum secara keseluruhan.

Hal yang sama berlaku ketika hakim menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Kekosongan aturan tidak boleh langsung dianggap sebagai kesempatan bagi hakim untuk menciptakan hukum berdasarkan keinginannya sendiri. Hakim harus terlebih dahulu mencari prinsip-prinsip yang relevan dengan bidang hukum tersebut. Prinsip itu dapat berupa perlindungan martabat manusia, persamaan di hadapan hukum, larangan memperoleh keuntungan dari kesalahan sendiri, kepastian hukum yang wajar, atau penghormatan terhadap hak-hak yang telah diakui.

Kajian di Indonesia pada 2024 mengenai hubungan antara hukum dan moralitas dalam pemikiran Dworkin menjelaskan bahwa law as integrity memandang hukum sebagai rangkaian praktik yang terus berkembang. Rangkaian tersebut harus dipahami melalui prinsip-prinsip moral dan politik, bukan sekadar dianggap sebagai kumpulan aturan yang berdiri sendiri.

Penelitian lainnya pada 2025 juga menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran Dworkin, mulai dari kritiknya terhadap positivisme hukum hingga gagasan tentang kesatuan nilai, merupakan bagian dari satu bangunan pemikiran yang saling berhubungan. Artinya, gagasan-gagasan Dworkin tidak seharusnya dipahami sebagai slogan yang berdiri sendiri tanpa memperhatikan keseluruhan teorinya.
Dengan demikian, memahami Dworkin hanya sebagai tokoh yang memasukkan moralitas ke dalam hukum merupakan penyederhanaan.

Sumbangan penting pemikirannya justru terletak pada penjelasan mengenai moralitas seperti apa yang dapat digunakan dalam penalaran hukum dan bagaimana moralitas tersebut harus diterapkan. Penafsiran hukum harus dibangun melalui prinsip, konsistensi, sejarah perkembangan hukum, penghormatan terhadap hak, serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hakim yang mengikuti pemikiran Dworkin bukanlah hakim yang bebas dari hukum.

Sebaliknya, ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar mengutip pasal-pasal dalam undang-undang. Ia harus mampu menunjukkan bahwa putusannya merupakan kelanjutan yang masuk akal dari keseluruhan praktik hukum dan sekaligus menjadi alasan terbaik untuk membenarkan penggunaan kekuasaan negara.
Karena itu, ungkapan “hakim bukan corong undang-undang” saja belum cukup. Tanpa disiplin dalam menafsirkan hukum, ungkapan tersebut justru dapat digunakan untuk membenarkan kesewenang-wenangan hakim. Dworkin menawarkan pemahaman yang lebih seimbang: hakim memang bukan sekadar corong undang-undang, tetapi juga bukan pemilik hukum. Hakim adalah penafsir yang harus menghormati sejarah hukum, menguji aturan melalui prinsip-prinsip yang dapat dibenarkan, dan memastikan bahwa setiap putusan tetap menghormati hak warga negara.

Pada akhirnya, keadilan tidak lahir hanya karena seorang hakim merasa bahwa putusannya sudah adil. Keadilan harus dapat dibuktikan melalui argumentasi yang menunjukkan mengapa hukum, ketika dipahami sebagai satu kesatuan prinsip, mengharuskan setiap orang diperlakukan dengan perhatian dan penghormatan yang setara. (***)