SIGI, SARARAMEDIA.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi menyepakati delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-XI Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sigi, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sigi, Ikra Ibrahim, dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Anwar, bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Dalam paripurna tersebut, DPRD mengagendakan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), penetapan Propemperda 2027, serta penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sigi, Azhar Hi. Nontji, dalam laporannya memaparkan hasil pembahasan dan kajian terhadap sejumlah rancangan regulasi yang diusulkan DPRD maupun pemerintah daerah.
Penyusunan Propemperda 2027 mengacu pada Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP). Kajian ini dilakukan dengan melihat kewenangan daerah, kebutuhan regulasi, kondisi daerah, hingga kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Dari hasil pembahasan bersama Tim Legislasi Daerah dan Bapemperda DPRD Sigi, delapan Ranperda disepakati masuk dalam daftar prioritas pembentukan peraturan daerah pada 2027.
Kedelapan Ranperda tersebut meliputi:
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Olahraga.
- Ranperda tentang Kebudayaan Daerah.
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- Ranperda tentang Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif.
- Ranperda tentang Pengembangan Budaya Literasi.
- Ranperda tentang Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak.
- Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Milik Daerah Pakaroso.
Setelah laporan Bapemperda disampaikan, pimpinan rapat menetapkan delapan Ranperda tersebut sebagai bagian dari Propemperda Kabupaten Sigi Tahun 2027. Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Penandatanganan ini menjadi dasar kesepahaman kedua pihak dalam menyusun dan membahas regulasi daerah pada tahun mendatang. (***)
