Ngopi Bareng Jurnalis, Politikus Golkar Yaristan Palesa Bicara Ekonomi, Investasi dan Masa Depan Morut

Anggota DPRD Morowali Fraksi Partai Golkar, Yaristan Palesa, S.H saat wawancara di Palu, Selasa siang, (25/8/2026). (Foto: SM)

PALU, SARARAMEDIA.ID - Di tengah dinamika pembangunan dan berbagai persoalan strategis yang dihadapi Kabupaten Morowali Utara, komunikasi antara pemangku kebijakan, media, dan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong lahirnya solusi atas berbagai persoalan yang berkembang.

Berangkat dari semangat tersebut, Anggota DPRD Morowali Utara dari Fraksi Partai Golkar, Yaristan Palesa, menggelar silaturahmi dan diskusi santai bersama insan pers di Kota Palu. Kegiatan yang berlangsung di Circle Coffee, Jalan Mawar, Kota Palu, Selasa (25/8/2026) siang, itu dihadiri sedikitnya 26 jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, televisi, dan daring di Sulawesi Tengah.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan dengan insan pers, tetapi juga menjadi ruang dialog terbuka membahas sejumlah isu aktual yang sedang berkembang di Morowali Utara, mulai dari dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, sengketa lahan perkebunan, hingga arah pembangunan daerah ke depan.

Dalam paparannya, Yaristan menegaskan bahwa silaturahmi dengan wartawan bukanlah agenda baru baginya. Sekitar enam tahun lalu, ia pernah menggelar kegiatan serupa sebagai bentuk penghargaan terhadap peran media dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Menurutnya, hubungan baik dengan insan pers harus terus dirawat karena media merupakan mitra strategis dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan konstruktif.

"Ini merupakan kali kedua saya bersilaturahmi dengan teman-teman wartawan di Kota Palu. Bagi saya, membangun pertemanan tidak dibatasi oleh wilayah ataupun daerah pemilihan. Di mana pun kita bisa menjalin komunikasi dan persaudaraan," ujar Yaristan.

Ia menilai, politik tidak boleh eksklusif dan hanya hadir saat momentum pemilihan. Sebaliknya, politik harus mampu membangun kedekatan dengan masyarakat melalui ruang-ruang komunikasi yang terbuka, termasuk melalui media massa.

Dalam sesi diskusi, Yaristan turut menyoroti persoalan PHK yang terjadi di kawasan industri PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang belakangan menjadi perhatian publik.

Sebagai anggota Komisi I DPRD Morowali Utara, ia mengakui bahwa persoalan tersebut memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat setempat.

Menurut informasi yang diterima DPRD, jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan mencapai 5.000 hingga 6.000 orang.

"PHK dalam jumlah besar tentu memberikan efek domino terhadap perekonomian daerah. Tidak hanya pekerja yang terdampak, tetapi juga pelaku usaha kos-kosan, warung makan, sektor jasa, hingga masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya dari aktivitas industri tersebut," ungkap Yaristan, politikus yang juga menjabat Sekretaris DPD II Partai Golkar Morowali Utara ini.

Yaristan menjelaskan, banyak pemilik usaha kos di Morowali Utara yang sebelumnya mengandalkan pendapatan sewa kamar untuk membayar cicilan pinjaman perbankan. Ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, tingkat hunian menurun drastis sehingga berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat.

Ia menambahkan, DPRD Morowali Utara bersama pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya fasilitasi melalui rapat dengar pendapat (RDP), koordinasi dengan perusahaan, hingga komunikasi dengan pihak terkait di tingkat pusat guna mencari solusi terbaik bagi para pekerja yang terdampak.

Selain persoalan ketenagakerjaan, Yaristan juga menyoroti sengketa lahan antara masyarakat dan PT. Agro Nusa Abadi (ANA) yang hingga kini masih menjadi perhatian DPRD Morowali Utara.

Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan penyelesaian yang hati-hati, objektif, dan berdasarkan data yang valid agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah desa bersama tim yang dibentuk pemerintah daerah tengah melakukan proses validasi dan verifikasi terhadap sejumlah lahan yang diklaim oleh masyarakat.

"Proses penyelesaian harus mengedepankan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada masyarakat yang memiliki dokumen, ada pula yang masih dalam tahap klaim. Karena itu proses verifikasi menjadi sangat penting," jelasnya.

Yaristan menilai percepatan penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) PT ANA menjadi salah satu langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Sebagai wakil rakyat, DPRD Morowali Utara disebutnya terus mengawal proses tersebut melalui fungsi pengawasan dan fasilitasi agar penyelesaiannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami di DPRD tidak dalam posisi menentukan siapa yang benar atau siapa yang salah. Tugas kami adalah mengawal proses, memastikan pemerintah daerah bekerja maksimal, serta mendorong penyelesaian yang adil dan transparan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Yaristan juga menyinggung kebijakan fiskal Nasional yang menurutnya perlu memberikan ruang lebih besar bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil, khususnya wilayah pertambangan dan perkebunan seperti Morowali Utara.

Menurutnya, peningkatan DBH akan membantu pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat yang secara langsung berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

"Daerah penghasil tentu memiliki beban pembangunan yang besar. Karena itu perlu ada keseimbangan dalam pembagian manfaat agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal," benernya.

Selain itu, ia juga menyoroti kebutuhan pendanaan daerah dalam mendukung berbagai kebijakan nasional, termasuk pengelolaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan program-program prioritas pemerintah pusat.

Memasuki periode kedua sebagai anggota DPRD Morowali Utara, Yaristan menegaskan bahwa pokok-pokok pikirannya tetap difokuskan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Ia menyebut bantuan untuk bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan masih menjadi prioritas karena mayoritas masyarakat di daerah pemilihannya menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut.

"Program yang langsung dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian utama kami. Pertanian, perkebunan, dan peternakan merupakan sektor yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Yaristan Palesa merupakan putra asli Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat, Morowali Utara. Sebelum memasuki dunia politik, ia berkarier cukup lama di sektor swasta, khususnya industri perkebunan kelapa sawit.

Pengalaman tersebut menjadi modal berharga dalam memahami persoalan investasi, ketenagakerjaan, serta dinamika ekonomi masyarakat di daerah.

Karier politiknya dimulai saat berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Morowali Utara pada Pemilu 2019 dari Daerah Pemilihan Petasia Bersaudara melalui Partai Golkar. Pada Pemilu 2024, ia kembali memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menjalani periode kedua masa jabatan 2024-2029.

Saat ini, Yaristan dipercaya menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Morowali Utara sekaligus anggota Komisi I Partai Golkar yang diketuai Warda Dg. Mamala diwilayah tersebut.

Menutup pertemuan, Yaristan menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi lintas kelompok dan memperkuat hubungan dengan insan pers sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang partisipatif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Media merupakan mitra penting dalam pembangunan daerah. Karena itu komunikasi seperti ini harus terus dijaga agar berbagai persoalan masyarakat dapat tersampaikan dan dicarikan solusi secara bersama-sama". pungkasnya. (***)