Masa Tanggap Darurat Gempa Sigi Sudah Berakhir, Pemkab Mulai Tahap Transisi Pemulihan

SIGI, SARARAMEDIA.ID - Pemerintah Kabupaten Sigi resmi mengakhiri masa tanggap darurat bencana gempa bumi dan mulai memasuki fase transisi menuju pemulihan. Langkah tersebut menjadi penanda bergesernya fokus pemerintah dari penanganan darurat ke percepatan rehabilitasi, pemulihan layanan dasar, pembangunan hunian sementara, serta penanganan infrastruktur yang terdampak bencana.

Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Sigi Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati Sigi, Rabu (1/7/2026) kemarin. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae dan dihadiri Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi, Ketua DPRD Sigi, Minhar Tjeho, jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana.

Dalam rapat tersebut dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penanganan darurat yang telah berlangsung sejak terjadinya bencana. Pemerintah daerah menilai sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat telah tertangani, sehingga penanganan selanjutnya dapat dilakukan melalui mekanisme masa transisi pemulihan.

Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengungkapkan, bahwa selama masa tanggap darurat dirinya mendapat mandat dari Bupati Sigi untuk memimpin Satgas Penanganan Bencana dan mengoordinasikan seluruh proses penanganan di lapangan.

"Selama masa tanggap darurat saya dipercaya sebagai Komandan Satgas untuk memastikan seluruh langkah penanganan berjalan dengan baik. Hari ini kami telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan masa tanggap darurat dinyatakan selesai. Selanjutnya, masa transisi menuju pemulihan akan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae menjelaskan, bahwa masa transisi pemulihan akan difokuskan pada penyelesaian berbagai kebutuhan masyarakat yang belum tuntas selama masa tanggap darurat, namun tidak lagi memerlukan prosedur penanganan darurat.

Menurutnya, salah satu prioritas yang segera dituntaskan adalah pemulihan jaringan air bersih bagi warga terdampak, khususnya di Desa Sopu yang hingga kini masih mengalami gangguan distribusi air ke rumah-rumah penduduk.

"Pekerjaan yang belum selesai saat tanggap darurat akan kita lanjutkan pada masa transisi. Termasuk pemulihan jaringan air bersih yang masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat," kata Rizal.

Selain pemulihan layanan dasar, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Salah satunya adalah pembangunan kembali jembatan di wilayah Kamarora yang direncanakan mendapat dukungan pembiayaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di sektor mitigasi, perhatian pemerintah juga tertuju pada titik longsor di kawasan Kamarira dan Kubangan yang masih berpotensi menimbulkan risiko bencana lanjutan. Lokasi tersebut saat ini terus dipantau oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi III.

Pemerintah Kabupaten Sigi juga tengah mengoordinasikan pembangunan sabo dam sebagai langkah pengendalian material longsor sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana di kawasan tersebut.

Bupati Rizal menambahkan, pemerintah daerah akan segera melakukan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan sejumlah instansi teknis guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

"Besok kami akan bertemu dengan Bapak Gubernur bersama Forkopimda, BMKG, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III serta pihak terkait lainnya untuk menyampaikan bahwa Kabupaten Sigi telah memasuki masa transisi pemulihan sekaligus membahas langkah-langkah lanjutan yang perlu dilakukan," jelasnya.

Di sisi lain, percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah daerah. Berdasarkan hasil asesmen terbaru, jumlah kebutuhan huntara mengalami penambahan dari sebelumnya 281 unit menjadi 286 unit.

Menurut Bupati, pembangunan huntara harus segera direalisasikan mengingat banyak rumah warga yang mengalami kerusakan berat dan tidak lagi layak ditempati.

"Pembangunan huntara menjadi prioritas karena ada rumah-rumah warga yang sudah tidak bisa dihuni. Bersamaan dengan itu, pendataan rumah rusak ringan dan rusak sedang melalui sistem by name by address terus dilakukan agar rehabilitasi dan pembangunan huntara dapat berjalan secara paralel," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi juga mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi telah mengambil langkah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak melalui usulan penundaan pembayaran kredit.

Kebijakan tersebut, kata Samuel, telah dikoordinasikan dengan Anggota DPR RI Muhidin yang membidangi sektor keuangan. Program itu ditujukan khusus bagi warga yang terdampak langsung oleh bencana dan telah terverifikasi dalam data resmi pemerintah.

"Kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sigi, melainkan hanya bagi warga yang benar-benar terdampak berdasarkan data by name by address yang telah diverifikasi," jelasnya.

Berdasarkan data sementara, sekitar 11 ribu jiwa atau kurang lebih 4.000 kepala keluarga berpotensi memperoleh fasilitas penundaan pembayaran kredit selama satu tahun.

Melalui masa transisi pemulihan ini, Pemerintah Kabupaten Sigi berharap dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan demi mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi yang lebih baik. (***)