PALU, SARARAMEDIA.ID – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan keluarga dari Tatura Utara, khususnya Jalan Anoa, serta Kelurahan Nunu, mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026) pukul 09.00 wita.
Kedatangan mereka untuk meminta kepastian penanganan hukum atas insiden yang terjadi di kawasan Anoa dan Nunu, termasuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa tersebut diusut hingga tuntas.
Dalam pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K, MH, Hadianto menyebut kepolisian telah menyatakan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional dan proporsional.
Hadianto mengatakan, pemerintah kota turut mendampingi tokoh masyarakat dan keluarga korban agar persoalan tersebut mendapat penanganan hukum yang jelas.
“Kami mendampingi beberapa teman-teman dinas, tokoh-tokoh masyarakat, serta keluarga kita dari Tatura Utara khususnya Anoa dan keluarga kita di Nunu untuk bertemu dengan Pak Kapolda. Alhamdulillah, hal yang kami dorong agar pihak kepolisian mengusut tuntas dan menjalankan proses hukum atas kejadian di wilayah Nunu dan Anoa,” ujar Hadianto.
Di tengah proses hukum yang berjalan, Hadianto menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden antarkeluarga tersebut. Ia meminta masyarakat, khususnya warga Anoa dan Nunu, tidak lagi melanjutkan pertikaian.
Menurut dia, penyelesaian persoalan harus diserahkan kepada aparat kepolisian. Masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh isu maupun provokasi yang berpotensi memicu konflik susulan.
“Mari kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan hal ini dengan sebaik mungkin. Saya meminta dengan sangat, hentikanlah sudah pertikaian. Jangan lagi mau bertikai seperti ini, bukan cuma buat keluarga di Anoa dan Nunu, tapi untuk kita semua,” tegasnya.
Hadianto juga mengingatkan masyarakat agar tidak membangun prasangka maupun stigma negatif terhadap kelompok tertentu. Ia menegaskan, warga Anoa dan Nunu merupakan bagian dari masyarakat Kota Palu yang harus tetap menjaga hubungan persaudaraan.
Sementara itu, aparat kepolisian akan terus melakukan pengamanan untuk memastikan situasi di kedua wilayah tersebut berangsur kondusif dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.
Selain mengimbau penghentian konflik, Hadianto mengumumkan kebijakan pelarangan peredaran dan penjualan petasan di Kota Palu. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, terutama karena suara ledakan petasan dapat memicu kepanikan dan trauma di tengah masyarakat.
Ia mengatakan telah menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui surat edaran.
“Saya sudah memberikan instruksi kepada satuan polisi pamong praja, nanti secepatnya kita akan tindak lanjuti melalui surat edaran bahwa Kota Palu melarang peredaran petasan atau penjualan petasan,” ujarnya.
Larangan tersebut, kata Hadianto, tidak hanya diberlakukan menjelang perayaan tahun baru, tetapi berlaku secara berkelanjutan.
Pemerintah Kota Palu bersama aparat keamanan juga akan menindak pihak yang melanggar ketentuan tersebut, termasuk melakukan penyitaan petasan yang beredar atau diperjualbelikan.
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan potensi gangguan keamanan sekaligus mencegah munculnya kepanikan di tengah masyarakat pascainsiden yang terjadi di Anoa dan Nunu. (***)
