PALU, SARARAMEDIA.ID , – Dugaan intimidasi terhadap seorang tenaga kesehatan (nakes) berinisial M di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu menjadi perhatian Advokat dan Penasihat Hukum Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., dari Kantor Hukum TONAKODI.
Menanggapi pemberitaan mengenai beredarnya rekaman percakapan yang diduga berisi bentakan, cacian, hingga ancaman terhadap tenaga kesehatan tersebut, Firmansyah menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu memberi perhatian serius dan memastikan persoalan itu diperiksa secara objektif.
Menurut Firmansyah, apabila isi rekaman terbukti autentik dan percakapan di dalamnya benar menunjukkan adanya tindakan merendahkan martabat serta ancaman terhadap bawahan, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai urusan internal biasa. Ada aspek etika kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, disiplin kepegawaian, dan perlindungan hak pekerja yang perlu ditelusuri.
“Jabatan direktur rumah sakit bukanlah kewenangan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Seorang pimpinan justru harus menjadi teladan dalam sikap, ucapan, pengendalian emosi, serta memberikan perlindungan dan pembinaan kepada seluruh tenaga kesehatan,” kata Firmansyah, advokat asal Kayumalue, Kota Palu, Kamis (12/11/2026).
Firmansyah menjelaskan, pimpinan rumah sakit memang memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi kinerja, hingga penegakan disiplin pegawai. Namun, seluruh kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku.
Ia mengingatkan, persoalan pribadi maupun perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk menekan, mempermalukan, atau mengancam keberlangsungan pekerjaan seorang pegawai.
“Kalau memang terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, silakan diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian. Tetapi jangan sampai kewenangan jabatan digunakan untuk menakut-nakuti, mempermalukan, atau mengancam keberlangsungan pekerjaan seseorang,” ujarnya.
Firmansyah juga menyoroti dugaan ancaman pemberian SP3 maupun pengeluaran tenaga kesehatan dari lingkungan rumah sakit. Menurut dia, tindakan kepegawaian semacam itu tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas.
Bagi tenaga kesehatan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), penjatuhan hukuman disiplin harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 peraturan tersebut, terdapat ketentuan mengenai pemanggilan dan pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum penjatuhan hukuman.
Sementara bagi pegawai non-ASN atau tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja, mekanisme penegakan disiplin dan pemutusan hubungan kerja harus mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, serta peraturan internal yang sah.
“Tidak boleh ada tindakan pemberhentian atau sanksi kepegawaian yang dilakukan secara sewenang-wenang. Harus jelas apa pelanggarannya, apa dasar hukumnya, siapa pejabat yang berwenang, dan bagaimana prosedur pemeriksaannya,” tegasnya.
Persoalan ini juga menjadi perhatian Firmansyah karena, berdasarkan informasi yang beredar, dugaan intimidasi tersebut disebut bermula dari unggahan seorang tenaga kesehatan di media sosial.
Ia berpandangan, penyampaian pendapat dan kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pegawai juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan melalui saluran yang tersedia.
Meski demikian, kebebasan berpendapat tetap harus dijalankan dengan memperhatikan etika, kehormatan orang lain, dan ketentuan hukum.
Di sisi lain, pimpinan instansi tidak seharusnya menjadikan kritik sebagai alasan untuk melakukan tekanan atau pembalasan terhadap pegawai.
“Kalau ada keberatan terhadap suatu unggahan media sosial, selesaikan melalui klarifikasi, komunikasi, dan mekanisme pembinaan. Jangan sampai kritik dibalas dengan ancaman kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Firmansyah meminta Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memberi perhatian terhadap persoalan tersebut. Terlebih, berdasarkan pemberitaan, rekaman percakapan yang beredar disebut telah didengar oleh gubernur.
Menurutnya, persoalan ini perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan dan profesional, bukan sekadar berhenti pada mendengarkan rekaman.
Ia menyarankan pemeriksaan melibatkan perangkat daerah yang memiliki kewenangan, termasuk Inspektorat dan instansi pengelola kepegawaian, dengan mempertimbangkan status kepegawaian pihak-pihak yang terlibat.
Tenaga kesehatan yang diduga menjadi korban juga harus diberi kesempatan menyampaikan keterangan tanpa tekanan maupun ancaman pembalasan.
“Jangan sampai persoalan ini justru membuat tenaga kesehatan takut menyampaikan aspirasi, kritik, atau melaporkan persoalan yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik, sehingga suasana kerja harus dibangun secara sehat, profesional, dan saling menghormati,” katanya.
Terkait rekaman percakapan yang beredar, Firmansyah mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum keaslian dan konteksnya diperiksa.
Menurut dia, pemeriksaan perlu mencakup keutuhan rekaman, identitas suara, waktu kejadian, serta rangkaian percakapan secara menyeluruh. Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan juga harus memperoleh kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
Rekaman tersebut, lanjutnya, dapat menjadi petunjuk awal bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah menurut hukum.
“Jangan terburu-buru menyimpulkan seseorang bersalah hanya berdasarkan potongan rekaman. Tetapi jangan pula mengabaikan substansi rekaman apabila memang terdapat dugaan tindakan yang merendahkan martabat dan mengancam bawahan. Semua harus diuji secara objektif,” jelasnya.
Firmansyah menegaskan, perlindungan terhadap tenaga kesehatan harus menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan ini.
Menurutnya, tenaga kesehatan membutuhkan lingkungan kerja yang aman dan kondusif agar dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat tanpa dibayangi tekanan dari atasan.
Jika dugaan ancaman terhadap tenaga kesehatan yang menyampaikan aspirasi terbukti, ia meminta agar persoalan tersebut ditangani melalui mekanisme pengawasan yang independen dan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai tenaga kesehatan yang seharusnya fokus memberikan pelayanan kepada pasien justru harus bekerja dalam ketakutan karena khawatir mendapatkan tekanan dari atasannya sendiri. Kepemimpinan itu bukan soal siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang mampu memberikan keteladanan dan menjaga kehormatan institusi,” tuturnya.
Menutup pendapat hukumnya, Firmansyah berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera mengambil langkah untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara adil. Hal itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Undata sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi ataupun kedudukan jabatan, melainkan harus berpijak pada hukum, etika, dan prinsip keadilan.
“Kami dari Kantor Hukum TONAKODI berpandangan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang merasa kebal terhadap evaluasi dan pengawasan hanya karena menduduki jabatan tertentu. Semua pejabat publik harus tunduk pada hukum, etika jabatan, dan prinsip akuntabilitas. Jika terbukti terjadi pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga harus dipulihkan”. tutup Firmansyah. (***)