Gudang Bulog Belum Ada, Sigi Tak Tinggal Diam

PALU, Sararamedia.id - Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, didampingi Wakil Bupati, Samuel Yansen Pongi, serta jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, melakukan audiensi dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah di Palu. Kunjungan ini diterima langsung oleh Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sulteng, Elis Nurhayati, bersama jajaran manajemen, di ruang rapat kantor Bulog Palu, Rabu pagi, (11/6/2025) waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rizal mempertanyakan absennya gudang Bulog di Kabupaten Sigi, meskipun daerah ini merupakan salah satu sentra pertanian potensial di Sulawesi Tengah. Ia menekankan pentingnya dukungan dari Perum Bulog guna mendorong kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Disatu sisi, Wakil Bupati, Samuel Yansen Pongi, turut menanyakan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah agar pembangunan gudang Bulog di Sigi dapat direalisasikan.

Menanggapi hal itu, pihak Perum Bulog menjelaskan bahwa hingga kini, serapan beras dari Sigi belum dapat dilakukan karena belum memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Beberapa kendala utama adalah fasilitas penggilingan padi yang belum memadai dan tingginya serangan hama, yang berdampak pada mutu gabah dan beras. Saat ini, Bulog hanya menyerap tiga komoditas utama: beras, jagung, dan kedelai, dengan standar harga pusat, yakni Rp12.000/kg untuk beras dan Rp6.000/kg untuk gabah.

Bupati Rizal menyambut baik informasi bahwa Bulog juga memiliki program bantuan untuk petani. Ia menyatakan bahwa Pemkab Sigi akan berfokus pada peningkatan kualitas produksi pertanian, khususnya melalui perbaikan infrastruktur penggilingan dan pengendalian hama, agar hasil panen ke depan dapat memenuhi standar yang ditetapkan Bulog.

Pemkab Sigi berharap kerja sama dengan Perum Bulog dapat ditingkatkan, terutama dalam hal penyerapan hasil pertanian lokal, pembangunan fasilitas pendukung, dan penyediaan program-program strategis demi mendukung kesejahteraan petani dan kemandirian pangan daerah. (***)