Palu Menuju Kota Inklusif, Bahasa Isyarat Hadir di Siaran Upacara HUT RI

PALU, SARARAMEDIA.ID - Semangat inklusivitas mewarnai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palu. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kota Palu menghadirkan juru bahasa isyarat dalam siaran langsung (live streaming) upacara kenegaraan tersebut sebagai bagian dari komitmen memperluas akses informasi publik bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Langkah progresif tersebut dilakukan pada penyelenggaraan Upacara HUT ke-81 RI, Senin pagi, (17/8/2026), dan menjadi tonggak baru dalam upaya Pemkot Palu membangun sistem komunikasi publik yang lebih ramah, setara, dan inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas pendengaran atau Teman Tuli.

Dalam siaran langsung yang ditayangkan melalui kanal media Pemerintah Kota Palu, Kania Widjajadi dipercaya sebagai juru bahasa isyarat yang menerjemahkan rangkaian prosesi upacara, mulai dari penyampaian informasi hingga jalannya kegiatan secara real time. Kehadiran penerjemah bahasa isyarat tersebut mendapat apresiasi karena dinilai mampu membuka ruang akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat Tuli.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kota Palu, Moh. Akhir Armansyah, menjelaskan bahwa pelibatan juru bahasa isyarat dalam live streaming upacara kemerdekaan merupakan implementasi nyata dari pelayanan informasi publik yang inklusif dan berkeadilan.

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi terkait program, kebijakan, maupun agenda pemerintahan. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan layanan komunikasi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Ini merupakan pertama kalinya kita melibatkan juru bahasa isyarat dalam live streaming Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Langkah ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Palu agar seluruh informasi yang disampaikan pemerintah dapat diakses oleh semua masyarakat, termasuk Teman Tuli," ujar Moh. Akhir saat diwawancarai usai upacara, Selasa (18/8/2026).

Lebih lanjut, Moh. Akhir mengungkapkan bahwa komitmen terhadap komunikasi publik yang inklusif sebenarnya telah mulai diterapkan sejak awal tahun 2026, bertepatan dengan periode kedua kepemimpinan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid.

Sejak saat itu, Kania Widjajadi secara konsisten dilibatkan dalam berbagai konten video yang diproduksi Pemerintah Kota Palu. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi transformasi komunikasi publik yang tidak hanya berorientasi pada penyebaran informasi, tetapi juga memastikan setiap pesan pemerintah dapat diterima secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

"Sejak awal tahun 2026, kami telah melibatkan juru bahasa isyarat dalam setiap konten video Pemerintah Kota Palu. Jadi bukan hanya pada momentum tertentu, melainkan sebagai bagian dari upaya menghadirkan akses informasi yang lebih setara bagi Teman Tuli," jelasnya.

Menurut Moh. Akhir, keberadaan juru bahasa isyarat dalam berbagai kanal komunikasi pemerintah merupakan langkah penting untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih humanis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui penerjemahan bahasa isyarat, masyarakat Tuli kini dapat mengikuti berbagai informasi mengenai program pembangunan, kebijakan daerah, kegiatan pemerintahan, hingga agenda strategis Kota Palu dengan lebih mudah dan nyaman.

Pemerintah Kota Palu berharap inovasi tersebut dapat terus dikembangkan pada berbagai platform komunikasi resmi pemerintah sehingga tidak ada lagi kelompok masyarakat yang mengalami hambatan dalam memperoleh informasi publik.

"Ke depan, kami ingin seluruh informasi publik yang disampaikan melalui media Pemerintah Kota Palu semakin inklusif. Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses komunikasi. Semua harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi," tegasnya.

Pelibatan juru bahasa isyarat dalam live streaming Upacara HUT ke-81 RI menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Palu dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, partisipatif, dan inklusif. Tidak hanya menghadirkan informasi secara cepat dan luas, tetapi juga memastikan setiap pesan pemerintah dapat diakses oleh seluruh warga secara setara sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkeadilan. (***)