Garis Pantai Terus Terkikis, Pemkab Parigi Moutong Siapkan Langkah Penanganan Abrasi di Palasa

PARIGI MOUTONG, SARARAMEDIA.ID - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bergerak cepat merespons ancaman abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir Desa Palasa, Kecamatan Palasa. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga serta mengancam keberlangsungan infrastruktur yang berada di sepanjang garis pantai.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi tersebut, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, turun langsung melakukan peninjauan lapangan di Dusun I, Desa Palasa, Sabtu siang, (25/7/2026). Kunjungan kerja tersebut sekaligus menjadi langkah awal untuk memastikan kondisi riil di lapangan sebelum dilakukan penanganan secara komprehensif.

Dalam peninjauan itu, Bupati didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Aflianto Hamzah, serta pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong bersama sejumlah unsur teknis terkait.

Berdasarkan hasil pemantauan langsung, abrasi yang terjadi telah menyebabkan pengikisan garis pantai secara bertahap dan semakin mendekati kawasan permukiman masyarakat. Beberapa titik pesisir yang sebelumnya menjadi penyangga alami kini mengalami penyempitan akibat terjangan gelombang laut yang terus berlangsung, terutama saat musim angin dan gelombang tinggi.

Meski di sebagian lokasi telah dibangun tanggul penahan abrasi, keberadaan infrastruktur tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan maksimal. Ketinggian tanggul yang ada saat ini tidak lagi sebanding dengan intensitas gelombang pasang yang kerap melanda kawasan pesisir. Akibatnya, air laut masih meluap dan masuk ke area permukiman warga saat kondisi cuaca ekstrem terjadi.

Selain itu, hasil identifikasi di lapangan menunjukkan masih terdapat sekitar 250 meter kawasan pesisir di sisi selatan lokasi yang belum memiliki tanggul pengaman. Kondisi tersebut membuat wilayah tersebut menjadi titik paling rentan terhadap ancaman abrasi dan berpotensi mengalami kerusakan yang lebih luas apabila tidak segera dilakukan intervensi.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Bupati Erwin Burase menginstruksikan Dinas PUPRP dan BPBD Kabupaten Parigi Moutong untuk segera melakukan pengukuran lapangan, kajian teknis, serta penyusunan dokumen perencanaan sebagai dasar penanganan yang tepat sasaran.

Menurut Bupati, langkah mitigasi harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang agar dampak abrasi tidak semakin meluas.

"Kita akan segera berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait untuk melakukan kajian teknis. Penanganan jangka pendek dan jangka panjang harus segera disiapkan, termasuk peningkatan ketinggian tanggul yang sudah ada serta pembangunan tanggul pengaman pada titik-titik yang hingga kini belum memiliki perlindungan," tegas Erwin Burase saat meninjau lokasi.

Lebih lanjut, Bupati juga meminta agar hasil kajian teknis tersebut segera ditindaklanjuti melalui penyusunan usulan program kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat. Menurutnya, penanganan abrasi membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar sehingga memerlukan sinergi lintas pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat merupakan faktor penting untuk mewujudkan penanganan abrasi yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir.

Dari aspek kebencanaan, abrasi pantai tidak hanya mengancam kawasan hunian warga, tetapi juga berpotensi merusak fasilitas umum, akses transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan pesisir.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menempatkan penanganan abrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perlindungan wilayah pesisir.

Melalui langkah cepat yang diawali dengan peninjauan lapangan, pemerintah berharap proses penanganan dapat segera direalisasikan sehingga keselamatan masyarakat, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta ketahanan infrastruktur pesisir di Desa Palasa dapat tetap terjaga di masa mendatang. (IKP)