Tanpa Membebani APBD, Pemprov Sulteng Himpun Komitmen CSR Rp.355 Miliar untuk Pembangunan Jalan
- By REDAKSI --
- Friday, 12 Jun, 2026
PALU, SARARAMEDIA.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menghimpun komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) senilai sekitar Rp.355 miliar dari 16 perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan strategis di wilayah tersebut.
Komitmen yang dicapai melalui pertemuan antara Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dengan manajemen perusahaan tambang di Jakarta pada Rabu (10/6/2026) itu bukan dalam bentuk penyerahan dana tunai kepada pemerintah daerah, melainkan berupa pelaksanaan langsung pekerjaan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, menjelaskan bahwa pemerintah daerah nantinya akan menerima hasil pekerjaan tersebut sebagai aset daerah setelah proyek selesai dilaksanakan.
"Skemanya bukan dana masuk ke kas daerah. Pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan akan dilaksanakan langsung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sedangkan pemerintah menerima hasil pembangunan sebagai aset," ujar Faidul Keteng saat dikonfirmasi, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, terdapat dua ruas jalan yang menjadi fokus program kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor pertambangan tersebut, yakni ruas Towi-Kolonodale dan ruas Buleleng-Matarape.
Berdasarkan hasil kesepakatan, konsorsium yang terdiri dari 16 perusahaan tambang akan bertanggung jawab membiayai pembangunan dan peningkatan mutu ruas Jalan Towi-Kolonodale sepanjang sekitar 13 kilometer. Sementara itu, pembangunan ruas Jalan Buleleng-Matarape akan ditangani oleh satu perusahaan yang secara khusus mengambil tanggung jawab penuh terhadap pendanaan dan pelaksanaan pekerjaan fisiknya.
Faidul mengatakan, total nilai pekerjaan yang menjadi komitmen perusahaan melalui program CSR tersebut diperkirakan mencapai Rp.355 miliar dan seluruhnya diarahkan untuk mendukung peningkatan konektivitas wilayah di kawasan industri dan permukiman masyarakat.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyambut positif komitmen dunia usaha tersebut. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
"Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah," kata Anwar Hafid usai pertemuan dengan para pelaku usaha tambang di Jakarta.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, peningkatan kualitas jalan juga akan memperkuat rantai distribusi logistik, membuka akses kawasan produktif, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, lanjut Anwar, diperlukan berbagai inovasi pembiayaan pembangunan yang tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Kolaborasi ini menjadi salah satu langkah konkret untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.
Anwar juga menilai kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor industri melalui pemanfaatan program CSR dapat menjadi model kolaborasi yang efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah yang memiliki aktivitas industri ekstraktif cukup besar.
Menurutnya, kehadiran industri pertambangan di Sulawesi Tengah diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.
Dengan terealisasinya komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis konektivitas antarwilayah di Morowali dan Morowali Utara akan semakin baik, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (***)
