Di Hadapan DPRD, Anwar Hafid Tegaskan Pembangunan Harus Berdampak Nyata

PALU, SARARAMEDIA.ID - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, yang digelar di Gedung DPRD Sulteng, Senin pagi, (30/3/2026) waktu setempat.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota legislatif, serta jajaran pemerintah provinsi.

Dalam forum resmi tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa arah pembangunan Sulawesi Tengah sepanjang 2025 difokuskan melalui program strategis bertajuk “Sembilan Berani”, yang mulai menunjukkan progres di berbagai sektor.

Di sektor pendidikan, pemerintah provinsi melakukan intervensi melalui bantuan pendidikan yang menjangkau puluhan ribu siswa di 13 kabupaten/kota. Program tersebut mencakup pemberian beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan berprestasi, penguatan sarana pembelajaran berbasis digital, hingga pelatihan vokasi untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja muda.

Namun demikian, Gubernur mengakui masih terdapat tantangan serius dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data tahun 2024 menunjukkan dari 37.993 lulusan SMA/SMK, hanya sekitar 40 persen yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah mencatat peningkatan akses dan kualitas layanan melalui penguatan fasilitas kesehatan, perluasan cakupan jaminan kesehatan, serta upaya peningkatan status sejumlah rumah sakit agar mampu menjadi rujukan regional dengan standar lebih tinggi.

Di bidang infrastruktur, pembangunan dan peningkatan jalan terus dilakukan di berbagai wilayah, disertai dengan percepatan program elektrifikasi desa. Pemerintah menargetkan puluhan ribu kepala keluarga yang sebelumnya belum teraliri listrik dapat segera menikmati akses energi yang layak.

Selain itu, penguatan konektivitas wilayah juga diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya sektor pertanian dan perikanan. Upaya hilirisasi komoditas unggulan seperti rumput laut mulai menunjukkan perkembangan positif dalam mendorong nilai tambah ekonomi daerah.

Pada sektor sosial dan ekonomi, pemerintah menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat, bantuan usaha produktif, serta kebijakan stabilisasi harga bahan pokok guna menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut turut berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Secara makro, perekonomian daerah masih menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan sebagai indikator kemajuan pembangunan.

Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa sejumlah persoalan strategis masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani, di antaranya tingginya angka rumah tidak layak huni, peredaran narkoba, konflik agraria, hingga tekanan terhadap lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

"Pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tegas Gubernur.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRD dalam mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal.

Menutup penyampaiannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

"Ke depan, sinergi akan terus diperkuat agar program pembangunan berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan". pungkasnya. (***)