Dikritik, Dijawab dengan Data: Pembangunan Sigi Justru Tunjukkan Tren Positif

SIGI, SARARAMEDIA.ID - Kritik terhadap kinerja kepala daerah merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, penilaian publik seyogianya berpijak pada data dan capaian terukur. Menanggapi anggapan bahwa Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, lebih banyak terlibat dalam kegiatan seremonial, sejumlah indikator pembangunan justru menunjukkan hasil nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sigi pada 2025 tercatat sebesar 10,47 persen, turun signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 12,06 persen. Penurunan 1,59 persen dalam satu tahun ini mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal daerah, ketepatan intervensi sosial, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di sektor kesehatan, capaian serupa juga terlihat melalui upaya percepatan penurunan stunting. Berdasarkan data e-PPGBM yang dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Kabupaten Sigi pada 2025 berhasil ditekan hingga 11,55 persen, jauh menurun dari 33 persen pada tahun sebelumnya. Penurunan lebih dari 20 persen dalam kurun waktu satu tahun ini menempatkan Sigi sebagai salah satu daerah dengan progres tercepat di Sulawesi Tengah.

Keberhasilan tersebut didorong oleh pendekatan terukur dan kolaboratif, mulai dari penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), keterlibatan PKK, pemerintah kecamatan dan desa, optimalisasi layanan posyandu bagi ibu hamil dan balita berisiko, hingga dukungan lintas sektor termasuk TNI dan Polri. Atas capaian ini, Kabupaten Sigi naik dari peringkat ke-12 ke peringkat ke-9 dalam penanganan stunting tingkat provinsi.

Sementara itu, di bidang lingkungan hidup dan penegakan hukum, Pemerintah Kabupaten Sigi juga mengambil langkah tegas. Berdasarkan data Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNL), sebelumnya terdapat sedikitnya tujuh titik tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Pada masa kepemimpinan Mohamad Rizal Intjenae bersama Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi, seluruh aktivitas tambang ilegal tersebut telah dihentikan.

Kebijakan penutupan tambang ilegal ini dinilai sebagai langkah strategis, meski tidak selalu populer, demi menjaga kelestarian kawasan konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup jangka panjang.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa kegiatan seremonial dalam pemerintahan bukan semata formalitas, melainkan bagian dari mekanisme koordinasi, konsolidasi kebijakan, serta penguatan komitmen lintas pemangku kepentingan. Di balik setiap agenda publik, terdapat proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Secara makro, kinerja pembangunan Kabupaten Sigi tercermin dari sejumlah indikator utama: angka kemiskinan menurun, prevalensi stunting ditekan signifikan, dan aktivitas tambang ilegal berhasil dihentikan. Data tersebut menunjukkan arah pembangunan yang bergerak positif.

Pemerintah Kabupaten Sigi menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi, membuka ruang kritik konstruktif, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan daerah. (***)