Tomini Barat Bersatu: Tolak Tambang, Jaga Tanah Leluhur
PARIGI MOUTONG, SARARAMEDIA.ID - Gelombang penolakan terhadap rencana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kecamatan Tomini terus menguat. Warga Desa Tomini Barat kembali melakukan konsolidasi melalui pertemuan warga pada Rabu malam, (15/10/2025), sebagai respons atas usulan WPR yang kini dikaji pemerintah daerah.
Pertemuan yang berlangsung di salah satu rumah warga itu dihadiri puluhan warga yang terdiri dari petani, nelayan, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat lainnya. Dalam forum tersebut, warga menegaskan sikap bahwa wilayah mereka bukan kawasan tambang, melainkan lumbung pangan dan sumber air bagi masyarakat setempat.
Dalam musyawarah tersebut, warga menyepakati tiga keputusan penting:
1. Menggalang petisi penolakan WPR sebagai bentuk sikap resmi masyarakat.
2. Meminta pengembalian seluruh berkas Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang saat ini berada di pemerintah desa karena diduga digunakan sebagai syarat administrasi pengusulan WPR tanpa persetujuan warga.
3. Menyiapkan aksi demonstrasi besar jika rekomendasi evaluasi dari Bupati Parigi Moutong tetap mengarah pada penetapan WPR di Kecamatan Tomini.
Salah seorang warga, Nur Kaida, menolak keras jika SKPT miliknya dijadikan dasar pengusulan WPR tanpa penjelasan yang transparan.
"Kami akan meminta langsung kepada Kepala Desa agar SKPT kami tidak dilampirkan sebagai syarat WPR. SKPT itu dibuat untuk kebutuhan administrasi pertanahan, bukan untuk kepentingan pertambangan," tegasnya.
Hal senada disampaikan Wahidin, warga lainnya yang mengungkap adanya praktik janji-janji pembayaran lahan yang diduga digunakan untuk mempengaruhi warga agar menyetujui tambang.
"Kami dijanjikan ganti rugi lahan sampai Rp700 juta untuk daerah pegunungan dan Rp200–300 juta di pemukiman. Tapi siapa yang jamin uang itu benar akan dibayar? Tidak ada kejelasan. Jangan tipu masyarakat," ujarnya.
Warga lainnya, Suryadi, mendorong agar gerakan penolakan dilakukan secara kolektif. Ia mengusulkan penggalangan tanda tangan petisi dari seluruh dusun di Tomini Barat.
"Petisi ini penting sebagai bukti bahwa masyarakat menolak WPR. Kita juga akan turun mengedukasi warga soal dampak tambang yang mengancam pertanian, perkebunan, dan sumber air," jelasnya.
Kekecewaan warga juga disampaikan Ketua Karang Taruna Tomini Barat, Erwin, yang menilai pemerintah desa tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Ia menyebut Kepala Desa dan Ketua BPD tidak hadir meski telah diundang secara resmi.
"Pertemuan ini membahas masa depan desa, tapi pemerintah desa justru tidak datang. Sikap ini menimbulkan tanda tanya besar dan menambah kecurigaan ada proses yang tidak transparan". kritiknya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen warga untuk melanjutkan konsolidasi di tingkat dusun dan desa lainnya di Kecamatan Tomini. Gerakan penolakan WPR disebut tidak akan berhenti sampai pemerintah menghentikan rencana tersebut sepenuhnya. (***)