Sulianti Murad: Kasus HSA Cemarkan Marwah Partai
BANGGAI, SARARAMEDIA.ID - Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai, Sulianti Murad, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait mencuatnya dugaan pelanggaran etik yang melibatkan salah satu anggota DPRD Banggai berinisial HSA. Kasus tersebut menjadi sorotan setelah isu hubungan asmara terlarang antara HSA dan seorang staf perempuan di lingkungan Sekretariat DPRD Banggai viral di media sosial.
Menanggapi hal itu, Sulianti menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah internal dengan berkoordinasi bersama DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah di Palu untuk meminta petunjuk organisasi.
"Saya sudah berkoordinasi dengan DPD Gerindra Sulteng. Sebagai kader, seharusnya tidak muncul pemberitaan seperti ini karena mencoreng nama baik partai," tegas Sulianti saat dikonfirmasi, Kamis, (16/10/2025) waktu setempat.
Menurutnya, Partai Gerindra tidak akan tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran etik yang melibatkan kadernya, terlebih kasus ini telah menjadi konsumsi publik dan menimbulkan citra negatif bagi partai. Kendati demikian, Sulianti menegaskan bahwa sikap tegas tetap harus menunggu proses resmi di lembaga berwenang.
"Kami menunggu hasil dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Banggai. Setelah ada keputusan resmi, barulah partai menentukan langkah berikut, termasuk kemungkinan sanksi," tambahnya.
Sebelumnya, Koalisi Peduli Demokrasi Banggai (KPDB) telah melaporkan HSA ke Badan Kehormatan DPRD Banggai pada Selasa (14/10/2025). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik terkait hubungan pribadi yang dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.
Saat ini, BK DPRD Banggai tengah memproses pemeriksaan internal. Agenda sidang etik dijadwalkan dalam waktu dekat untuk memastikan apakah HSA terbukti melakukan pelanggaran etik atau tidak.
Sulianti memastikan Partai Gerindra Banggai tidak akan menutup mata atas dugaan pelanggaran etik ini. Proses klarifikasi internal, menurutnya, telah dilaporkan ke DPD Gerindra Sulawesi Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.
"Jika terbukti melanggar etik, partai akan mengambil langkah tegas sesuai AD/ART. Tapi kami juga menghormati proses yang saat ini berjalan di Badan Kehormatan DPRD," ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan kasus ini menjadi evaluasi penting bagi partai untuk memperketat disiplin kader.
"Partai Gerindra Banggai akan melakukan pendalaman dan pembinaan. Kami ingin memastikan setiap kader menjaga kehormatan lembaga dan menjadi teladan bagi masyarakat". tegasnya.
Sulianti juga mengajak publik untuk tetap mempercayakan penyelesaian kasus ini melalui mekanisme yang berlaku, seraya memastikan Gerindra bersikap transparan. (***)