Dinkes Sulteng Luruskan Isu Berani Sehat dan Anggaran RSUD Undata

Foto: Istimewa

PALU, SARARAMEDIA.ID – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Program Berani Sehat tidak menggunakan anggaran operasional RSUD Undata untuk membayar klaim pelayanan pasien. Pembiayaan klaim peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan sesuai mekanisme yang berlaku.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, dokter Syahriar, menanggapi pemberitaan media daring Naratoria berjudul “Program Berani Sehat Gubernur Sulteng Dinilai Pemicu Masalah di RSUD Undata” yang terbit pada 12 November 2026.

Syahriar menjelaskan, perlu ada pemahaman yang tepat mengenai mekanisme pembiayaan Program Berani Sehat, terutama terkait perbedaan antara pembayaran iuran kepesertaan JKN dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada rumah sakit.

Menurut dia, Program Berani Sehat dijalankan melalui perluasan dan integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam sistem JKN. Dengan skema tersebut, biaya pelayanan kesehatan peserta yang memenuhi persyaratan penjaminan dibayarkan BPJS Kesehatan melalui mekanisme klaim, termasuk berdasarkan tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).

“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.
Ia mengatakan, program ini menyasar masyarakat miskin, warga tidak mampu, serta kelompok yang mengalami kerentanan ekonomi. Termasuk peserta JKN mandiri yang tidak lagi sanggup membayar iuran secara mandiri.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga agar kepesertaan JKN masyarakat tetap aktif. Dengan begitu, keterbatasan ekonomi tidak menjadi alasan seseorang kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Dinkes Sulteng juga menilai integrasi kepesertaan JKN memberikan kepastian penjaminan biaya pelayanan bagi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit rujukan seperti RSUD Undata.

Syahriar kembali menegaskan, pembayaran klaim pelayanan pasien peserta JKN tetap dilakukan BPJS Kesehatan. Karena itu, menurut Dinkes, Program Berani Sehat tidak mengambil ataupun mengurangi anggaran operasional internal RSUD Undata untuk membiayai klaim pasien JKN.

Terkait meningkatnya kunjungan pasien seiring pelaksanaan program, Dinkes menyebut kondisi tersebut sebagai dampak dari semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Peningkatan jumlah pasien, lanjutnya, perlu diimbangi dengan pembenahan manajemen rumah sakit, penambahan kapasitas pelayanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan agar mutu layanan tetap terjaga.

Dinkes Sulteng mengapresiasi perhatian media dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Pengawasan publik dinilai penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan layanan kesehatan.

Meski demikian, Dinkes berharap pemberitaan mengenai Program Berani Sehat turut memperhatikan mekanisme pembiayaan dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya agar informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan, Program Berani Sehat merupakan upaya memperluas perlindungan jaminan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Pemerintah berharap program ini dapat memperluas akses layanan sekaligus memastikan pembiayaan kesehatan berjalan sesuai mekanisme JKN. (***)