BANGGAI LAUT, SARARAMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Banggai Laut memperkuat perlindungan hukum terhadap aset daerah melalui percepatan legalisasi tanah. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Laut, Kejaksaan Negeri Banggai Laut, dan pemerintah daerah.
Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan sertipikat Hak Pakai aset milik Pemerintah Kabupaten Banggai Laut oleh Kepala Kantor Pertanahan Banggai Laut, Doktor Syariatudin, kepada Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa.
Penyerahan berlangsung pada Jumat, 13 November 2026, dan disaksikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Zullikar Tanjung, S.H., M.H, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Adnan Hamzah, S.H., M.H, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Penyerahan sertipikat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengamankan aset sekaligus memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan untuk kepentingan publik, termasuk kawasan pariwisata strategis.
Proses ini merupakan hasil kerja bersama Kantor Pertanahan, Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, dan Kejaksaan Negeri Banggai Laut melalui pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Kolaborasi tersebut mencakup dua agenda utama. Pertama, pendampingan hukum dalam pengelolaan kawasan wisata, terutama untuk memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kedua, percepatan legalisasi aset pemerintah daerah melalui penerbitan sertipikat tanah. Langkah ini penting untuk mencegah sengketa, mengantisipasi penyerobotan lahan, serta menghindari persoalan hukum yang dapat menghambat pemanfaatan aset daerah.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Laut, Doktor Syariatudin, mengatakan penyerahan sertipikat tersebut merupakan hasil sinergi lintas lembaga dalam memperkuat kepastian hukum atas aset milik pemerintah daerah.
“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi program pendampingan hukum pengelolaan area wisata dari Kejari Banggai Laut dan percepatan legalisasi aset Pemerintah Daerah,” ujar Syariatudin usai kegiatan.
Menurut dia, pengelolaan aset publik, khususnya di wilayah kepulauan, membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pertanahan, dan aparat penegak hukum.
Dengan adanya sertipikat Hak Pakai, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk mengelola, mengembangkan, dan melindungi aset yang dimiliki. Kepastian status tanah juga menjadi salah satu faktor penting agar pemanfaatan kawasan wisata dan fasilitas publik tidak terkendala persoalan pertanahan.
Kehadiran Kajati Sulawesi Tengah bersama Kajari Banggai Laut dalam penyerahan sertipikat tersebut turut menegaskan peran kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan, termasuk melalui pendampingan hukum terhadap pengamanan aset daerah.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Laut diharapkan dapat mempercepat penataan aset, memperkuat pengelolaan kawasan wisata, serta membuka peluang pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. (***)
