PALU, SARARAMEDIA.ID – Penguatan kesadaran politik dan kedaulatan pemilih menjadi sorotan dalam Dialog Organisasi yang digelar Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Palu, Minggu (8/11/2026), di Kantor PWNU Sulawesi Tengah.
Dialog yang dirangkaikan dengan Malam Inaugurasi itu mempertemukan kader PMII dari berbagai komisariat di Kota Palu. Mengusung tema “Rekonstruksi Nalar: Membangun Kedaulatan Pikiran Pemilih di Tengah Pusaran Geopolitik Nasional dan Regional”, kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, Doktor Idrus, sebagai pemateri.
Dalam pemaparannya, Idrus menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilu secara prosedural. Lebih dari itu, demokrasi membutuhkan pemilih yang memahami persoalan politik, mampu menentukan pilihan secara sadar, serta ikut mengawal jalannya pemerintahan.
Ia mengapresiasi langkah PC PMII Kota Palu yang membuka ruang diskusi politik bagi kalangan mahasiswa. Menurut Idrus, organisasi kemahasiswaan memiliki posisi strategis dalam memperluas pendidikan politik, terutama melalui kader-kader yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Karena selaku Ketua KPU, saya melihat PC PMII adalah salah satu kekuatan masyarakat sipil yang bisa menjadi mitra untuk melakukan juga edukasi di tingkat kader masing-masing,” ungkap Idrus.
Idrus juga melihat adanya keterkaitan peran antara PMII dan KPU dalam proses kepemimpinan. PMII menjalankan fungsi kaderisasi untuk menyiapkan calon pemimpin, sedangkan KPU memfasilitasi pergantian kepemimpinan melalui pemilu.
Keduanya, kata dia, memiliki ruang kontribusi dalam mendorong lahirnya pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan daerah maupun nasional.
Karena itu, ia berharap hubungan antara PMII dan penyelenggara pemilu tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi berlanjut dalam program pendidikan politik yang lebih luas dan berkesinambungan.
“Saya kira itu harapan berikutnya, PMII terus berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu, tidak hanya KPU tapi ada Bawaslu, untuk menjadi mitra dia melakukan edukasi partisipatif terhadap proses sebelum, saat, dan pasca pemilu,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PC PMII Kota Palu, Ahmad Assidiq, mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan ukhuwah antarkader, terutama bagi anggota yang baru menyelesaikan proses kaderisasi.
Menurut Ahmad, pertemuan kader dari berbagai komisariat menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi dan memperkuat ikatan organisasi. Dialog bersama Ketua KPU Kota Palu juga diharapkan menambah wawasan kader dalam memahami persoalan politik serta perkembangan geopolitik nasional dan regional.
“Jadi tujuan kegiatan ini salah satunya untuk silaturahmi semua kader-kader PMII secabang Kota Palu, ya untuk memperkuat ukhuwah bersama kader PMII Kota Palu,” jelas Ahmad.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antarkomisariat. Perbedaan kampus maupun lingkungan komisariat, menurutnya, tidak seharusnya menjadi sekat yang menghambat kebersamaan dalam menjalankan gerakan organisasi.
“Jadi tidak ada sekat-sekat yang terjadi antara komisariat-komisariat yang ada di Kota Palu,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, salah seorang peserta, Fahrul Ahmad dari Komisariat UNISA Palu, mengangkat persoalan kesadaran politik masyarakat. Ia menyoroti kecenderungan perhatian terhadap suara rakyat yang menguat hanya ketika momentum pemilihan berlangsung.
Melalui pertanyaannya, Fahrul meminta pandangan mengenai langkah konkret untuk mengubah kondisi tersebut. Ia menilai mahasiswa perlu mengambil peran dalam membangun kesadaran politik masyarakat, sehingga partisipasi warga tidak sebatas datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga berlanjut pada pengawasan terhadap jalannya demokrasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Mabincab, Mohammad Sadig, Sekretaris Cabang, Moh. Fahri, Ketua I Bidang Kaderisasi, Fandi Ruslan, Ketua II Bidang Eksternal, Ahmad Alhabsyi, serta Ketua III Bidang Keagamaan, Moh. Rivaldi.
Melalui forum ini, PC PMII Kota Palu berupaya memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperluas peran kader dalam pendidikan politik. Kolaborasi dengan penyelenggara pemilu diharapkan mampu mendorong lahirnya pemilih yang kritis, memahami hak politiknya, dan tidak berhenti mengawal demokrasi setelah pemilu usai. (***)
