Sulteng Hadapi Keterbatasan Dokter Spesialis, Wagub Minta Intervensi Pemerintah Pusat
PALU, SARARAMEDIA.ID - Kesenjangan fasilitas kesehatan dan distribusi tenaga medis masih menjadi pekerjaan rumah pembangunan kesehatan di Sulawesi Tengah. Pemerintah provinsi berharap dukungan pemerintah pusat diperkuat, mulai dari pembenahan puskesmas, peningkatan kapasitas rumah sakit, hingga percepatan penanganan stunting.
Persoalan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat, (910/2026) kemarin.
Dalam pertemuan itu, Reny memaparkan sejumlah kebutuhan mendasar yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam kebijakan dan alokasi anggaran kesehatan nasional. Salah satunya adalah keterbatasan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan di daerah.
Sulawesi Tengah memiliki sekitar 220 puskesmas. Sebagian fasilitas tersebut merupakan bangunan lama yang memerlukan renovasi agar dapat menunjang pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
"Kami berharap DAK ke depan dapat mengakomodasi kebutuhan renovasi puskesmas, karena sebagian bangunan sudah berusia puluhan tahun dan membutuhkan perbaikan," ujar Reny.
Menurut dia, pembenahan fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu menjadi perhatian karena puskesmas merupakan salah satu pintu utama masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Kondisi sarana dan prasarana yang memadai diharapkan mendukung pelayanan yang lebih optimal, terutama bagi warga di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap rumah sakit.
Selain puskesmas, pemerintah provinsi menyoroti kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. Perhatian tersebut mencakup pemenuhan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta penguatan layanan kesehatan prioritas di RSUD Undata.
Layanan yang menjadi perhatian meliputi penanganan kanker, jantung, stroke, serta uronefrologi, yakni bidang pelayanan yang berkaitan dengan gangguan saluran kemih dan ginjal.
Penguatan layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fasilitas kesehatan rujukan di Sulawesi Tengah dalam menangani pasien dengan kebutuhan medis yang lebih kompleks.
Namun, ketersediaan bangunan dan peralatan medis saja belum cukup. Pemerataan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, juga menjadi tantangan yang disampaikan Reny dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah provinsi, kata dia, telah mengupayakan peningkatan jumlah dokter spesialis melalui dukungan Kementerian Kesehatan dan program Berani Cerdas. Upaya itu antara lain ditempuh melalui pendidikan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah.
Saat ini, program pendidikan spesialis bidang penyakit dalam dan bedah telah menerima empat peserta. Program tersebut menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk memperkuat ketersediaan dokter spesialis, meski pemerataan tenaga medis tetap membutuhkan dukungan berkelanjutan.
Persoalan lain yang mengemuka adalah penanganan stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta faktor lain yang saling berkaitan.
Reny mengusulkan optimalisasi penggunaan aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) untuk memantau pertumbuhan anak secara berkala setiap bulan.
Melalui pemanfaatan data yang diperbarui secara rutin, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi anak yang membutuhkan perhatian lebih dini sekaligus menentukan bentuk intervensi gizi secara lebih tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan anak. Kader di tingkat masyarakat dinilai memiliki posisi strategis untuk mendukung pencatatan, pemantauan, serta tindak lanjut terhadap anak yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan.
Dengan demikian, penanganan stunting tidak hanya bertumpu pada program intervensi, tetapi juga pada kesinambungan pemantauan dan kualitas data di lapangan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dr. Gigi Puti Sari, mengatakan kunjungan kerja reses tersebut bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Ruang lingkup kunjungan meliputi sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Komisi IX juga mendorong penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta perluasan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat dan pekerja di Sulawesi Tengah.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan dukungan kebijakan di tingkat nasional.
Bagi Sulawesi Tengah, tindak lanjut atas berbagai aspirasi itu diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi berlanjut pada rekomendasi dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Reny berharap kunjungan Komisi IX DPR RI dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat pelayanan kesehatan, memperluas akses masyarakat terhadap tenaga medis, serta meningkatkan kualitas penanganan masalah gizi dan kesehatan anak.
Dukungan lintas pemerintahan, menurut arah aspirasi yang disampaikan, menjadi bagian penting dalam mendorong pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. (***)