Anwar Hafid Minta DWP Ikut Mengubah Paradigma Birokrat dari Penguasa Menjadi Pelayan

MOROWALI, SARARAMEDIA.ID - Integritas birokrasi tidak hanya dibentuk melalui aturan dan sistem pemerintahan. Lingkungan keluarga, keteladanan, serta cara seorang pejabat memandang masyarakat turut menentukan kualitas pelayanan publik. Pesan itulah yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, saat membuka Forum Komunikasi (Forkom) III Dharma Wanita Persatuan (DWP) se-Sulawesi Tengah 2026 di Kabupaten Morowali, Kamis, (8/10/2026).

Dalam forum yang berlangsung di GOR Peapua Abdurrabie, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Anwar mengajak anggota DWP mengambil peran lebih besar dalam membangun karakter birokrat yang berintegritas. Ia menilai, organisasi yang menghimpun istri aparatur sipil negara tersebut memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Anwar, penguatan personal branding tidak semestinya dipersempit menjadi urusan penampilan atau pencitraan di media sosial. Konsep itu, kata dia, perlu diwujudkan melalui perubahan sikap, integritas, dan cara birokrat menjalankan tanggung jawabnya kepada publik.

"Ibu-ibu punya peran besar dalam membangun Sulawesi Tengah dan 13 kabupaten/kota. Kalau bupati, wali kota, atau gubernur berhasil, Ibu-Ibu juga punya andil di dalamnya. Karena itu, jangan memahami personal branding hanya sebatas media sosial," ujar Anwar.

Forum yang mengusung tema penguatan personal branding DWP untuk mewujudkan perempuan yang berintegritas, berdaya, dan berkarakter menuju Sulawesi Tengah Namboso itu menjadi ruang bagi gubernur untuk menegaskan kembali orientasi pelayanan dalam birokrasi.

Anwar mengatakan, perubahan harus dimulai dari cara pejabat memandang kedudukannya. Birokrat, menurut dia, bukan penguasa yang menunggu masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan, melainkan pelayan publik yang harus hadir ketika warga membutuhkan.

"Pelayan rakyat itu dia yang mencari rakyat untuk melayani, bukan rakyat yang mencari dia untuk dilayani. Ini paradigma yang harus kita geser," katanya.

Ia mencontohkan kebiasaannya menerima masyarakat sejak selepas salat Subuh hingga pagi hari. Bagi Anwar, tanggung jawab pelayanan tidak semestinya berhenti pada batas waktu kerja formal apabila masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah.

"Kalau kita bicara jam kantor terus, berarti paradigma kita masih penguasa. Tapi kalau kita seorang pelayan, kapan rakyat membutuhkan kita, di situlah kita harus hadir," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Anwar meminta anggota DWP memberikan dukungan kepada suami masing-masing ketika menjalankan tugas, termasuk saat harus turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Dukungan keluarga dinilai menjadi salah satu unsur yang membantu pejabat menjalankan amanah secara optimal.

Namun, dukungan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan kelancaran tugas. Anwar juga menyinggung pentingnya meritokrasi dalam penempatan jabatan di lingkungan pemerintahan.

Ia mendorong anggota DWP agar mendukung karier suami berdasarkan kompetensi, integritas, hasil kerja, dan prestasi, bukan melalui kedekatan politik ataupun hubungan personal.

"Dorong suaminya mendapatkan jabatan karena karyanya, bukan karena pendekatannya. Kita membutuhkan orang yang mendapatkan jabatan karena prestasinya," tegasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan keluarga sebagai bagian dari ekosistem pembentukan integritas birokrasi, sekaligus menegaskan pentingnya sistem karier yang mengutamakan kapasitas dan kinerja.

Sementara itu, Penasehat DWP Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, memandang personal branding sebagai cerminan nilai, karakter, kompetensi, sikap, dan konsistensi seseorang dalam menjalankan peran. Karena itu, citra organisasi, menurut dia, tidak cukup dibangun melalui penampilan di ruang publik.

Sry mendorong anggota DWP memperkuat reputasi organisasi melalui keteladanan dan kontribusi nyata. Pemanfaatan media sosial juga dinilai penting untuk memperkenalkan karya, memperluas jejaring, serta menyebarkan pesan positif kepada masyarakat.

"Biarlah masyarakat mengenal Dharma Wanita Persatuan bukan hanya dari kegiatan seremonial, tetapi dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pemberdayaan perempuan," ujarnya.

Ia menegaskan, perempuan bukan sekadar penerima manfaat pembangunan. Perempuan juga merupakan subjek pembangunan yang memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas keluarga, kehidupan sosial, dan kemajuan daerah.

Sry berharap Forkom III DWP menghasilkan lebih dari sekadar pertukaran gagasan. Forum tersebut diharapkan melahirkan langkah konkret yang memperkuat kapasitas perempuan, meningkatkan kontribusi organisasi, serta mendukung terwujudnya Sulawesi Tengah yang maju dan Namboso.

Melalui forum itu, penguatan DWP diarahkan tidak hanya pada pembentukan citra organisasi, tetapi juga pada upaya menanamkan nilai integritas, mendorong keteladanan, dan memperluas kontribusi perempuan dalam kehidupan pemerintahan serta pembangunan daerah. (***)