Ada 191 KK Terdampak Banjir Toribulu, Erwin Burase Serahkan Bantuan dan Percepat Mitigasi
PARIGI MOUTONG, SARARAMEDIA.ID - Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Toribulu menjadi pengingat bahwa persoalan kebencanaan tidak cukup ditangani melalui respons darurat semata. Di balik distribusi bantuan bagi warga terdampak, pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar, yakni memastikan langkah mitigasi dan solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang.
Dalam konteks itu, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase turun langsung ke lokasi terdampak banjir di Kecamatan Toribulu, Rabu (7/10/2026). Selain menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat, ia juga meninjau kondisi warga dan infrastruktur yang terdampak akibat banjir yang terjadi pada 25 dan 27 September 2026.
Kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan penanganan pascabencana berjalan optimal sekaligus mendengar langsung aspirasi masyarakat yang terdampak.
Berdasarkan data hasil pendataan pemerintah daerah, sedikitnya 191 kepala keluarga terdampak banjir yang tersebar di enam desa. Desa Tomoli Utara menjadi wilayah dengan jumlah terdampak terbesar yakni 70 kepala keluarga, disusul Toribulu Selatan sebanyak 35 kepala keluarga, Desa Singura 30 kepala keluarga, Desa Sibalago 25 kepala keluarga, Desa Sienjo 15 kepala keluarga, dan Desa Tomoli Selatan sebanyak 16 kepala keluarga.
Di hadapan warga, Bupati Erwin Burase menyoroti tingginya intensitas hujan yang dalam beberapa waktu terakhir mengguyur wilayah Parigi Moutong, mulai dari Parigi hingga Kasimbar. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu faktor utama terjadinya banjir berulang di sejumlah kawasan.
"Banjir di wilayah kita terjadi berulang-ulang. Ini yang harus kita antisipasi bersama agar kejadian seperti ini tidak terus terjadi dan masyarakat tidak menjadi korban," ujar Erwin.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah, kata dia, harus memperkuat langkah mitigasi melalui identifikasi penyebab utama banjir dan penanganan titik-titik rawan yang selama ini menjadi pemicu luapan air.
Karena itu, Bupati meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), segera melakukan kajian lapangan guna merumuskan langkah pencegahan yang lebih efektif.
"Ini saya minta kepada OPD teknis, Badan Bencana dan juga PU untuk melihat masalahnya, mengantisipasi dari awal agar kejadian banjir ini tidak terjadi berulang-ulang," katanya.
Dalam agenda tersebut, Bupati juga menyerahkan bantuan sembako yang berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan pascabencana.
Usai menyerahkan bantuan kepada warga di Desa Tomoli Utara, Erwin Burase bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke Desa Sibalago. Di lokasi itu, ia mendapati sejumlah warga masih bertahan di area pengungsian akibat dampak bencana yang terjadi sejak tahun 2024.
Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat delapan kepala keluarga yang menempati lokasi pengungsian. Sebagian tenda bahkan dihuni lebih dari satu keluarga, sehingga kondisi tersebut memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Dalam dialog dengan warga, Bupati menerima berbagai masukan terkait kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari layanan kesehatan hingga pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Pemerintah daerah kemudian memastikan berbagai dukungan tetap diberikan, termasuk bantuan tenda, sarung, serta penyediaan mesin pompa air guna menjamin ketersediaan air bersih bagi warga pengungsi.
Selain itu, aspek kesehatan lingkungan dan kebersihan kawasan pengungsian juga menjadi perhatian pemerintah untuk mencegah munculnya penyakit yang berpotensi menyerang masyarakat, terutama kelompok rentan.
Menurut Erwin, kondisi warga yang telah cukup lama tinggal di pengungsian tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kini tengah mendorong percepatan pembangunan hunian permanen sebagai solusi jangka panjang.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan membantu pembangunan rumah permanen bagi warga terdampak, sementara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kawasan hunian tersebut.
"Pemerintah provinsi membantu pembangunan rumah permanen, sementara pemerintah kabupaten sudah menyiapkan lahannya. Kita berharap prosesnya dapat segera berjalan sehingga masyarakat yang masih berada di pengungsian bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak," ungkapnya.
Pemkab Parigi Moutong sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan seluas 37 x 40 meter yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan hunian tetap. Proses pembangunan direncanakan segera memasuki tahapan administrasi dan tender agar dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Lebih jauh, Bupati mengingatkan bahwa ancaman bencana di Parigi Moutong tidak hanya berupa banjir. Di sejumlah wilayah lain, masyarakat juga menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat perubahan pola cuaca yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Karena itu, ia menekankan pentingnya edukasi kebencanaan dan penguatan budaya mitigasi di tengah masyarakat, termasuk melalui lingkungan sekolah. Menurutnya, pemahaman tentang langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana harus dimiliki seluruh lapisan masyarakat.
"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, terutama anak-anak, lansia dan kelompok rentan lainnya ketika terjadi bencana," tegasnya.
Menutup kunjungannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari relawan, BPBD, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, hingga masyarakat yang selama ini bergotong royong membantu warga terdampak.
Ia berharap seluruh langkah yang dilakukan pemerintah dapat mempercepat proses pemulihan masyarakat sekaligus menghadirkan solusi permanen bagi warga yang masih bertahan di pengungsian, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dengan tempat tinggal yang aman dan layak. (IKP)