Sulteng Kejar 8.000 Rumah Tahun Ini, Target 20.000 Unit pada 2027

PALU, SARARAMEDIA.ID - Upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat terus didorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Di tengah tantangan kemiskinan dan masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di sejumlah daerah, pemerintah daerah kini mulai memetakan langkah yang lebih terukur untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi agenda Nasional.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah yang dibuka langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Rumah Jabatan Gubernuran Siranindi, Kota Palu, Senin (28/9/2026).

Forum yang dihadiri para bupati serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah itu menjadi ajang konsolidasi lintas sektor guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, hingga dunia usaha dalam mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.

Dalam paparannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa, keberhasilan program perumahan tidak dapat dibebankan pada satu institusi semata. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan perumahan yang masih dihadapi daerah.

Ia mengungkapkan, hasil koordinasinya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan perlunya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi pembangunan rumah, terutama di wilayah yang masih terkendala distribusi material bangunan maupun akses geografis.

"Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama agar program yang sudah berjalan bisa terus dilanjutkan dan dipercepat," kata Anwar Hafid di hadapan peserta rakor.

Menurutnya, persoalan perumahan di Sulawesi Tengah tidak semata-mata berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Sejumlah faktor lain seperti distribusi bahan bangunan, akses transportasi, validitas data penerima manfaat, hingga dukungan pembiayaan menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersamaan.

Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera melakukan identifikasi kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing. Pendataan tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan dan pembangunan rumah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Pada kesempatan itu, Anwar Hafid menekankan bahwa target pembangunan tahun 2026 harus menjadi pijakan dalam menyusun strategi yang lebih ambisius pada tahun berikutnya. Untuk tahun ini, pemerintah daerah didorong mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah melalui berbagai skema dukungan yang tersedia.

Sementara itu, untuk tahun 2027, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai membidik pembangunan sekitar 20.000 unit rumah dengan pendekatan berbasis kebutuhan riil masyarakat di setiap daerah.

"Untuk tahun 2027 kita harus berbicara lebih konkret. Berapa kebutuhan masing-masing daerah, berapa yang harus dibangun, dan bagaimana pola kerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait," ujarnya.

Gubernur meminta seluruh kepala daerah mulai menyiapkan basis data kebutuhan rumah sejak sekarang agar perencanaan tahun depan tidak sekadar mengejar angka, melainkan benar-benar menjawab persoalan masyarakat di lapangan.

Dalam rakor tersebut, isu perumahan juga dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Anwar Hafid menilai kondisi rumah yang tidak layak huni masih menjadi salah satu indikator yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Tengah.

Menurutnya, karakteristik kemiskinan di daerah memiliki tantangan tersendiri. Tidak sedikit keluarga yang membutuhkan dukungan ekonomi namun pada saat yang sama tinggal di rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.

Karena itu, pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas lingkungan permukiman.

Sejumlah wilayah seperti Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong, serta daerah lainnya disebut memerlukan perhatian khusus sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Sebagai langkah awal, pemerintah juga tengah mendorong pembangunan sekitar 1.000 unit rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari percepatan penanganan rumah tidak layak huni.

"Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya," tegas Anwar.

Selain pembangunan fisik, rakor turut membahas percepatan aspek pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Dukungan sektor perbankan dinilai penting untuk mempercepat proses administrasi dan memastikan pembangunan tidak terhambat oleh persoalan pendanaan.

Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak berhenti pada proses pendataan semata. Ia mendorong seluruh daerah segera mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan dan mencari solusi secara kolektif bersama pemerintah provinsi, kementerian, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, semakin kuat kolaborasi yang terbangun, semakin besar peluang target pembangunan perumahan dapat dicapai.Rakor Percepatan Program Tiga Juta Rumah ini sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah dalam mendukung agenda Nasional sektor perumahan. Melalui perencanaan berbasis data, sinergi lintas sektor, dan dukungan pembiayaan yang memadai, pemerintah berharap target pembangunan rumah layak huni pada 2027 dapat diwujudkan secara lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran. (***)