Pemprov Sulteng Tempuh Skema CSR untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan

DK JAKARTA, SARARAMEDIA.ID - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperkuat kemitraan strategis dengan sektor industri pertambangan guna mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Pada Senin (15/6/2026), Anwar mengajak 32 perusahaan tambang mineral, nikel, dan batuan yang beroperasi di Kabupaten Morowali untuk bergotong royong membiayai perbaikan ruas jalan provinsi Buleleng-Matarape sepanjang 43 kilometer melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Mercure Jakarta dan dihadiri puluhan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Morowali. Seluruh perusahaan yang hadir menyatakan dukungan terhadap rencana perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi akses penting bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Menurut Anwar Hafid, langkah menggandeng dunia usaha merupakan solusi konkret di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akibat kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat sejak 2025.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 anggaran daerah mengalami pemangkasan sekitar Rp500 miliar. Kondisi tersebut berlanjut pada 2026 dengan pengurangan anggaran mencapai Rp1,2 triliun. Akibatnya, APBD Sulawesi Tengah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5 triliun berkurang menjadi sekitar Rp4,3 triliun.

"Karena keterbatasan anggaran tersebut, kami mengajak perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Sulawesi Tengah untuk ikut berpartisipasi memperbaiki ruas jalan yang berada di sekitar wilayah operasional mereka melalui skema pembiayaan CSR," ujar Anwar.

Gubernur menegaskan bahwa dana CSR tidak disalurkan dalam bentuk uang kepada pemerintah daerah. Sebaliknya, perusahaan akan mengerjakan langsung pembangunan maupun perbaikan ruas jalan dengan menunjuk kontraktor masing-masing. Setelah pekerjaan selesai, hasil pembangunan tersebut akan dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai aset daerah.

"Pemerintah provinsi tidak menerima dana tunai dari perusahaan. Yang kami terima adalah aset jalan yang sudah selesai dibangun. Sementara pengawasan teknis tetap dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang," jelasnya.

Anwar menyebut ruas jalan Buleleng-Matarape selama ini belum mendapatkan penanganan optimal karena keterbatasan anggaran pemerintah. Karena itu, keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu solusi untuk mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan tersebut.

Ia juga mencontohkan keberhasilan pola kemitraan serupa yang telah diterapkan pada sejumlah proyek infrastruktur lainnya. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri dan pertambangan, termasuk di wilayah PT. BTIIG dan IMIP, telah berkontribusi dalam perbaikan sebagian ruas jalan nasional yang berada di sekitar kawasan operasional mereka.

Selain itu, pada 10 Juni 2026 lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil membangun kerja sama dengan 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan ruas jalan provinsi Towi-Kolonodale melalui pendanaan CSR senilai sekitar Rp355 miliar. Proyek tersebut dijadwalkan memasuki tahap groundbreaking pada 1 Juli 2026.

"Pembangunan jalan Towi-Kolonodale dikerjakan secara gotong royong oleh 16 perusahaan tambang. Pemerintah provinsi bertugas melakukan pengawasan dan menerima hasil pekerjaan sebagai aset daerah setelah proyek selesai," kata mantan Bupati Morowali dua periode itu.

Model kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha ini sebelumnya juga telah diterapkan dalam pengembangan ruas jalan Boladangko-Banggaiba di Kabupaten Sigi. Proyek sepanjang 60 kilometer dengan lebar jalan 10 meter tersebut dikerjakan melalui dukungan CSR PT Anugerah Lestari Power sebagai bagian dari implementasi Program BERANI Lancar, yang berfokus pada peningkatan konektivitas antarwilayah di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Binatarung) Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, menjelaskan bahwa skema gotong royong yang ditawarkan pemerintah dirancang agar tidak membebani perusahaan secara berlebihan.

Menurutnya, apabila ruas jalan Buleleng-Matarape dibagi kepada 32 perusahaan yang terlibat, maka masing-masing perusahaan hanya akan bertanggung jawab menangani sekitar satu kilometer jalan dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp.5 miliar.

"Dengan pola pembagian seperti ini, beban setiap perusahaan menjadi lebih ringan, namun manfaat yang diperoleh masyarakat sangat besar karena jalan provinsi dapat segera diperbaiki," ungkap Faidul.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan perusahaan tambang, termasuk PT. Graha Istika Utama, PT. Bima Cakra Perkasa Mineralindo, PT. Atao Ura, dan PT. Bintang Sinar Perkasa, menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung program gotong royong pembangunan infrastruktur yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulawesi Tengah akan menyiapkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama seluruh perusahaan pemegang IUP yang terlibat. Setelah itu, masing-masing pihak akan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan perbaikan ruas jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan.

Melalui pola kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap percepatan pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus memperkuat semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah. (***)