Bangun Daerah Tak Cukup Andalkan PAD: Kolaborasi Berbuah Infrastruktur Jalan, RTLH Diperbaiki, Program Nasional Masuk

FOTO : (Dari kiri), Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, Wakil Ketua Banggar DPR-RI, Muhidin Mohamad Said, Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae saat peresmian ruas jalan Boladangko-Banggaiba di Desa Lonca, Kecamatan Kulawi beberapa waktu lalu. (Dok/Ist)

SIGI, SARARAMEDIA.ID - Pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi banyak daerah, strategi kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi menjadi kunci percepatan pembangunan. Hal inilah yang kini terlihat di Kabupaten Sigi.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam peresmian proyek pengembangan ruas jalan Boladangko-Banggaiba yang dipusatkan di Desa Lonca, Kecamatan Kulawi, belum lama ini. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, secara terbuka memuji gaya kepemimpinan Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, yang dinilai aktif dan progresif.

"Sigi pasti akan maju jika melihat gaya kepemimpinan Bupatinya sekarang," ungkap Anwar Hafid 

Kepemimpinan Proaktif: Menjemput, Bukan Menunggu ✓

Menurut Anwar Hafid, salah satu kunci kemajuan daerah terletak pada keberanian kepala daerah dalam membangun komunikasi hingga ke tingkat pusat. Ia menilai, langkah Bupati Sigi yang intens melakukan koordinasi ke Jakarta bukanlah bentuk ketergantungan, melainkan strategi membuka akses program dan anggaran.

"Kepala daerah kalau hanya menjaga wibawa tanpa bergerak, daerahnya tidak akan maju," akuinya.

Pengalaman tersebut, kata Anwar, juga ia lakukan saat menjabat Bupati Morowali selama dua periode. Ia menekankan bahwa membangun daerah membutuhkan keberanian “menjemput bola”, bukan sekedar menunggu alokasi turun.

Isu Medsos dan Klarifikasi Bupati Sigi ✓

Di tengah apresiasi tersebut, muncul narasi di media sosial. Salah satunya dari akun “Na Mango” yang menyebut Bupati Sigi seolah hanya peminta-minta dan tidak punya ide menggenjot PAD.

Faktanya, kehadiran Bupati Sigi di luar daerah bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan bagian dari upaya menghadirkan program pembangunan bagi masyarakat.

"Kalau saya tidak ke Jakarta, bagaimana Sigi bisa mendapat tambahan anggaran?," ungkap Bupati Mohamad Rizal Intjenae.

Ia mengemukakan, dalam sistem otonomi daerah, pemerintah pusat cenderung menganggap kebutuhan daerah telah terpenuhi jika tidak ada komunikasi aktif dari pemerintah daerah.

"Kalau kita diam, pusat mengira kita tidak butuh. Tapi kalau kita aktif, di situlah peluang terbuka," jelasnya.

Fakta Lapangan: Program dan Infrastruktur Bergerak ✓

Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil konkret. Sejumlah proyek strategis kini berjalan, di antaranya Pembangunan ruas jalan Boladangko-Banggaiba, pelebaran ruas jalan Kalukubula-Gimpu, Kulawi Selatan, Pembukaan akses jalan Lembantongoa menuju Sausu, Parigi Moutong.

Ada lagi pemberian 25 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah itu yang segera ditangani dan perbaiki serta menjadi prioritas tahun 2026.

"Rencana kami, setelah kunjungan Bupati Sigi terdapat 25 rumah sudah masuk di dalam data kami untuk ditangani dengan skema perbaikan RTLH," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sigi, Amrin di Marawola baru-baru ini.

Armin menuturkan, data rumah tidak layak huni tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi masih akan bertambah.

"Insya Allah 25 rumah sudah terdata ini menjadi prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi tahun 2026," ucapnya.

Ia menuturkan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun sebelumnya mencapai 66 rumah warga, dengan 32 rumah diantaranya termasuk dampak bencana yang terjadi di daerah tersebut.

"Jadi verifikasi untuk penerima bantuan rumah ini sudah dilakukan secara berjenjang, karena bantuan rumah ini kan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi dari pemerintah provinsi hingga pusat. Jelas, ini merupakan suatu kolaborasi yang dilakukan bapak Bupati Sigi," sebutnya.

Amrin menambhakan, seluruh hasil verifikasi rumah tidak layak huni dan bantuan rumah di Kabupaten Sigi sudah tersedia.

"Data verifikasi ini kami satukan semuanya, sehingga saat ada permintaan maka hasil verifikasi sudah tersedia dan siap, jadi tinggal memberikan apa yang dibutuhkan pemerintah provinsi maupun pusat," kata dia.

Ia berharap seluruh bantuan rumah yang diberikan kepada masyarakat lengkap dengan sanitasi dan air minum, sehingga menjadi rumah layak huni.

"Program RTLH itu untuk memberikan hunian yang sehat dan aman bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya pada masa mendatang," bener Amrin.

Untuk di sektor pendidikan dan sosial, Kabupaten Sigi juga berhasil mengakses program Nasional seperti Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial Sekolah Garuda dan Sekolah Patriot untuk siswa berprestasi.

Kepala Dinas Sosial Sigi, Ariyanto, menyebut kesiapan dokumen dan infrastruktur dasar membuat program Sekolah Rakyat berpotensi direalisasikan lebih cepat dari jadwal.

"Kalau melihat kesiapan Sigi, pelaksanaannya bisa dipercepat,” ucap Ariyanto beberapa waktu lalu.

PAD Bukan Satu-satunya Jawaban ✓

Di sisi lain, Pemkab Sigi tetap mengelola PAD secara bijak. Sejumlah kebijakan bahkan diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, seperti penghapusan BPHTB dan PBG Tidak menaikkan PBB, insentif hingga 25 persen bagi wajib pajak taat penghapusan denda tunggakan. 

Langkah ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak selalu identik dengan menaikkan pajak, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat.

Apresiasi Daerah Lain ✓

Capaian Sigi juga mendapat pengakuan dari daerah lain. Bahkan, Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menyebut kemajuan Sigi sebagai inspirasi.

"Saya bangga dengan Sigi, kemajuannya cukup luar biasa," ujarnya dalam sebuah pertemuan resmi.

Ia menilai, pendekatan kolaboratif yang dilakukan Sigi patut dicontoh dibandingkan hanya saling menyalahkan dalam menghadapi keterbatasan daerah.

Momentum Nasional dan Dampak Ekonomi ✓ 

Tak hanya pembangunan fisik, Sigi juga dipercaya menjadi tuan rumah perayaan Paskah Nasional. Agenda ini diyakini akan membawa dampak ekonomi dan promosi daerah yang signifikan.

Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksana kegiatan berskala Nasional tersebut.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, PAD bukan satu-satunya sumber pembiayaan. Sebagian besar anggaran daerah di Indonesia masih berasal dari transfer pusat seperti DAU dan DAK.

Karena itu, langkah kepala daerah membangun jejaring ke pusat bukanlah “meminta-minta”, melainkan bagian dari strategi mengakses program Nasional, menarik investasi hingga mempercepat pembangunan.

Dengan pendekatan tersebut, Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa kolaborasi lintas level pemerintahan adalah kunci nyata dalam mendorong kemajuan daerah. (***)