Legislatif Hadir di Rakor Kebencanaan, Sigi Perkuat Sinergi Penanggulangan Bencana
SIGI, SARARAMEDIA.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sistem penanggulangan bencana daerah melalui kehadiran dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebencanaan Kabupaten Sigi Tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh Anggota DPRD Sigi, Irma Haflianty Yangka, yang mewakili Ketua DPRD sekaligus Komisi III DPRD Kabupaten Sigi.
Rakor Kebencanaan digelar di Aula Kantor Bupati Sigi di Bora, Kamis (22/1/2026), dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Nuim Hayat. Forum ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi di wilayah Kabupaten Sigi.
Kehadiran Irma Haflianty Yangka dalam rakor tersebut juga merupakan bentuk keterlibatan Komisi III DPRD Kabupaten Sigi, mengingat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi salah satu mitra kerja strategis komisi tersebut dalam urusan kebencanaan.
Dalam forum itu, Irma Haflianty Yangka menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Sigi memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana, mulai dari aspek pencegahan dan mitigasi, penanganan darurat, hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, Kabupaten Sigi membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. DPRD siap mendukung kebijakan dan program yang berorientasi pada keselamatan serta perlindungan masyarakat," ujar Irma.
Rakor Kebencanaan Kabupaten Sigi Tahun 2026 membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya penguatan mitigasi bencana, peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan keadaan darurat, serta percepatan pemulihan wilayah terdampak pascabencana.
Melalui rakor ini, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi ke depan dapat berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesiapsiagaan serta ketangguhan daerah menghadapi potensi bencana. (***)