RPJMD Bukan Sekedar Dokumen, Tapi Komitmen Keadilan Pembangunan

PALU, Sararamedia.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Pertama pada Senin pagi, 14 Juli 2025, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Kota Palu.

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WITA ini mengusung dua agenda utama, yakni penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam pidato pengantarnya menegaskan bahwa RPJMD bukan sekedar dokumen perencanaan, melainkan landasan strategis pembangunan lima tahunan yang berfungsi sebagai arah kebijakan dan ukuran kinerja Pemerintah Provinsi.

``RPJMD ini adalah komitmen kolektif untuk menghadirkan perubahan nyata. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal, semua kabupaten/kota harus bergerak maju secara berkeadilan,`` tegas Gubernur.

Gubernur juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengakselerasi program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Terkait Perubahan KUA dan PPAS, Gubernur menjelaskan bahwa penyesuaian ini merupakan bentuk respons cepat terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan aktual masyarakat. Tujuannya adalah memperkuat efektivitas belanja publik dan mempercepat pencapaian target pembangunan.

``Ini bukan sekadar revisi teknis anggaran, melainkan langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan dan memastikan setiap rupiah dari APBD berdampak langsung ke masyarakat,`` ujarnya.

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulteng, Syarifudin Hafid, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Provinsi dalam menyusun RPJMD dan melakukan penyesuaian anggaran. Menurutnya, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan rakyat.

``Kami akan terus mengawal agar RPJMD dan perubahan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat,`` tandas Syarifudin Hafid.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembahasan agar dokumen perencanaan pembangunan bersifat aspiratif dan tidak semata top-down.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sulteng, perwakilan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. (***)