Sulawesi Siap Jadi Pusat Pertumbuhan, Anwar Hafid dan AHY Tekankan Tata Ruang Berkeadilan
PALU, Sararamedia.id - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan optimismenya bahwa Pulau Sulawesi, khususnya kawasan tengah dan timur Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan nasional. Hal ini ia sampaikan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulteng, Kamis (20/7/2025) pagi.
``Sulawesi menyimpan potensi sumber daya alam yang luar biasa, tetapi masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur. Jika konektivitas antarwilayah diperkuat, saya yakin mutiara Indonesia akan lahir dari Sulawesi dan kawasan timur,`` tegas Anwar.
Ia menekankan bahwa penataan ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan wilayah, bukan dikalahkan oleh kepentingan investasi semata.
``Forum ini harus melahirkan komitmen bersama agar tata ruang menjadi dasar pembangunan yang tertib dan berkelanjutan,`` tambahnya.
Pernyataan Anwar mendapat sambutan positif dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang turut hadir dalam forum tersebut. AHY menegaskan pentingnya penataan ruang sebagai arah utama kebijakan pembangunan nasional.
``Pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan sendiri dalam menghadapi konflik tata ruang. Kita tahu, di satu sisi ada kebutuhan menjaga lahan sawah untuk ketahanan pangan, dan di sisi lain, tuntutan pembangunan perumahan dan industri juga tinggi,`` jelas AHY.
Ia menegaskan bahwa pembangunan harus inklusif dan tidak boleh mengorbankan masyarakat kecil maupun kelestarian lingkungan.
``Pertumbuhan ekonomi tinggi harus berjalan seiring dengan distribusi kesejahteraan dan keadilan ekologis,`` ujarnya.
AHY juga mengungkapkan bahwa dari total 451 wilayah, masih terdapat 361 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Sulawesi yang belum rampung. Namun, dengan tersedianya peta dasar skala besar 1:5000 untuk seluruh pulau, AHY menekankan tidak ada lagi alasan untuk menunda legalisasi dan percepatan penyusunan RDTR secara masif dan sistematis.
``Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi meninggalkan rakyat di bawah. Kita butuh pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan``. tegasnya.
Sebagai simbol kesiapan teknis, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Prof. Muh Aris, menyerahkan peta dasar skala 1:5000 kepada seluruh gubernur se-Sulawesi di akhir acara. Penyerahan ini sekaligus menjadi langkah awal untuk percepatan legalisasi RDTR.
AHY juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), hasil kolaborasi pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, yang kini menjadi motor utama reformasi penataan ruang Nasional. (***)