Syarifudin Hafid : Tata Ruang Panglima Pembangunan, DPRD Sulteng Siap Kawal RDTR
PALU, Sararamedia.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat penataan ruang sebagai panglima pembangunan. Komitmen ini mengemuka dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulteng, Kamis (10/7/2025) pagi.
Forum strategis tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Aris Mardani, serta para gubernur se Pulau Sulawesi dan Papua Barat Daya. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, M.Si, juga turut hadir bersama jajaran kepala daerah kabupaten/kota.
Sebagai tuan rumah, DPRD Sulteng memainkan peran penting dalam mendorong sinergi antarwilayah dan antarlevel pemerintahan guna menciptakan pembangunan yang tertib, adil, dan berkelanjutan berbasis tata ruang.
``Saya sangat mendukung penguatan tata ruang yang digagas dalam forum ini. Ketidaktertiban tata ruang bisa memicu konflik, merusak lingkungan, dan memperparah ketimpangan antarwilayah. Forum ini sangat strategis untuk menyatukan visi pembangunan Sulawesi ke depan,`` tegas Syarifudin Hafid.
Ia menekankan pentingnya percepatan penyusunan dan pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Menurutnya, hal itu harus menjadi prioritas bersama, termasuk melalui dukungan kebijakan dan alokasi anggaran dari legislatif.
``RDTR adalah syarat utama masuknya investasi yang tertib dan sehat. DPRD siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam sinkronisasi RPJMD dan RPJMN 2025-2029, termasuk mengawal anggaran dan pengawasan implementasinya di daerah,`` lanjut politisi Partai Demokrat tersebut.
Syarifudin juga mengapresiasi arahan Menko AHY yang menyebut tata ruang sebagai kompas pembangunan, sekaligus memperingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak meninggalkan masyarakat kecil atau merusak lingkungan.
``Pesan Pak Menko sangat tepat. Pembangunan harus seimbang antara investasi, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. DPRD berdiri di posisi yang sama untuk memastikan itu berjalan beriringan``. ujarnya.
Ia berharap hasil forum ini tidak hanya menjadi rekomendasi teknokratis, tetapi diterjemahkan dalam komitmen politik dan kebijakan nyata, baik di tingkat pusat maupun daerah. (***)