Ikuti Retreat Kemendagri di Jatinangor, Erwin-Sahid Datang Untuk Belajar

PARIGI MOUTONG, Sararamedia.id - Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase dan Wakil Bupati, Abdul Sahid, mengikuti Retreat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan berlangsung sejak Minggu, 22 Juni hingga 26 Juni 2025.

Para peserta dilepas secara resmi dari Plaza Kemendagri di Jakarta Pusat, lalu diberangkatkan menggunakan kereta cepat Whoosh menuju Bandung. Total sebanyak 86 kepala daerah dari berbagai penjuru tanah air ambil bagian dalam program ini.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang juga menjabat sebagai "Kepala Sekolah" retreat ini, menjelaskan bahwa peserta terdiri dari tiga kelompok utama kepala daerah yang belum mengikuti retreat gelombang pertama, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU), serta mereka yang sebelumnya tersangkut sengketa Pilkada.

``Retreat ini merupakan ruang kontemplatif bagi para pemimpin daerah untuk kembali menegaskan orientasi pengabdian mereka kepada rakyat,`` tutur Bima Arya.

Materi retreat mencakup tiga substansi utama, yaitu: pendalaman tugas dan fungsi kepala daerah, penguatan wawasan kebangsaan, serta strategi pemberantasan korupsi. Seluruh materi disampaikan oleh para tokoh nasional, pejabat tinggi negara, serta akademisi dari Lemhannas dan Kementerian Koordinator.

Bupati Erwin Burase menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan adaptif.

``Kami datang untuk belajar dan berbenah,`` ujar Erwin.

Ia menambahkan bahwa pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh akan menjadi bekal penting untuk memperkuat sistem pelayanan publik di Parigi Moutong.

``Kami ingin membawa pulang semangat baru, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,`` tegasnya.

Lebih jauh, Erwin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional.

``Kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada keselarasan dengan arah kebijakan nasional. Retreat ini menjadi ajang yang tepat untuk menyamakan frekuensi itu``. pungkasnya.

Sebagai catatan, seluruh peserta retreat diwajibkan hadir tanpa protokol, ajudan, maupun tim dokumentasi. Kehadiran mereka dituntut utuh sebagai pribadi pemimpin mengikuti proses pembelajaran dan refleksi secara total, tanpa atribut pengiring. (***)