Wali Kota Palu Minta Hibah Aset Kemenkeu untuk Gedung DPRD dan Pusat Darurat

PALU, Sararamedia.id - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menerima kunjungan dari pejabat Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (15/4/2025) pagi.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait pengelolaan dan hibah aset negara kepada Pemerintah Kota Palu.

Dalam sambutannya, Wali Kota Hadianto menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dan seluruh jajaran atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kota Palu.

``Terima kasih atas atensi yang sangat baik dari Bapak Menteri dan jajaran. Dukungan ini sangat berarti bagi kami, khususnya dalam pembahasan agenda penting hari ini,`` ujar Wali Kota.

Salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah permohonan hibah dua aset vital milik negara kepada Pemkot Palu, yakni lahan di Jalan Moh. Yamin dan Jalan Diponegoro. Kedua lahan tersebut dinilai sangat strategis untuk penguatan infrastruktur pelayanan publik.

``Alhamdulillah, hibah dari Kemenkeu atas dua aset ini sangat kami butuhkan. Mengingat Palu adalah kota hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala,`` jelas Hadianto.

Ia menambahkan, sesuai ketentuan pemekaran daerah, penyerahan aset dari kabupaten induk seharusnya dilakukan maksimal lima tahun setelah pemekaran. Namun hingga kini, sejumlah aset penting belum juga dialihkan kepada Pemerintah Kota Palu.

``Kondisi ini memengaruhi berbagai aspek, termasuk keterbatasan fasilitas pemerintahan. Kantor DPRD kita saat ini kecil dan tidak mendukung kerja-kerja legislatif. Dengan hibah lahan di Jalan Moh. Yamin, kami berharap bisa membangun gedung DPRD yang lebih representatif,`` ujarnya.

Adapun lahan di Jalan Diponegoro direncanakan sebagai lokasi pembangunan pusat tanggap darurat untuk wilayah barat Kota Palu, yang saat ini belum memiliki fasilitas pemadam kebakaran dan satuan penyelamatan yang memadai.

``Ketika gempa besar melanda beberapa tahun lalu, respons kita kurang cepat, terutama di wilayah barat karena keterbatasan sarana. Hibah ini sangat strategis untuk membangun unit tanggap darurat yang siap siaga,`` ungkap Hadianto.

Selain itu, ia menyebutkan masih banyak kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyewa lahan, sehingga pemanfaatan aset negara akan sangat membantu efisiensi anggaran dan menunjang perencanaan pembangunan jangka panjang.

``Kami berharap proses ini dapat berjalan lancar dan tentunya kami siap membangun komunikasi serta koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan agar seluruh rencana ini bisa segera direalisasikan``. pungkas Wali Kota. (***)