Pelayanan Publik Sulteng Meningkat Pesat, 15 Pemda Raih Predikat Hijau

PALU, Sararamedia.id - Kinerja pelayanan publik di Sulawesi Tengah terus menunjukkan kemajuan signifikan. Pada 2024, jumlah pemerintah daerah (Pemda) yang meraih predikat Zona Hijau meningkat 100?ri tahun sebelumnya, menjadi 15 Pemda.

Pada 2022, hanya tiga Pemda yang mendapat predikat Zona Hijau, yakni Kota Palu, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai. Jumlah ini bertambah menjadi enam pada 2023 dengan bergabungnya Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah. Pada 2024, enam Pemda lainnya turut meraih predikat Zona Hijau, yaitu Kabupaten Sigi, Morowali Utara, Tolitoli, Buol, dan Banggai Kepulauan.

Kemajuan ini juga membawa Pemprov Sulawesi Tengah ke level nasional. Pemprov Sulteng masuk dalam 10 besar penerima penghargaan pelayanan publik nasional 2024, dengan peringkat ke 6. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj. Gubernur Sulteng, Novalina, di Jakarta.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, M. Iqbal Andi Magga, mengapresiasi upaya kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.

``Ini adalah bentuk perwujudan hak rakyat atas pelayanan publik yang baik sesuai amanat UUD 1945 dan standar UU Nomor 25 Tahun 2009,`` jelas Iqbal Via WhatsApp, Senin sore, (16/12/2024) waktu setempat.

Pada acara penganugerahan piagam kepatuhan standar pelayanan publik di Swisbell Hotel, Palu, Senin (16/12/2024), Iqbal menargetkan agar semua kabupaten/kota di Sulteng bisa masuk Zona Hijau pada 2025. Saat ini, hanya Kabupaten Morowali dan Kabupaten Donggala yang masih berstatus Zona Kuning atau kategori cukup baik.

``Target kami, pada 2025 semua daerah di Sulteng masuk kategori hijau. Sisa dua kabupaten dan beberapa sistem pelayanan di OPD perlu ditingkatkan,`` tegas Iqbal.

Selain Pemda, sembilan Polres di kabupaten/kota se-Sulteng juga meraih predikat Zona Hijau. Demikian pula, kantor pertanahan dan ATR kabupaten/kota se-Sulteng berhasil mendapatkan pengakuan serupa atas kualitas pelayanannya.

Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, berharap pencapaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

``Membangun birokrasi melayani tidak mudah. Saya berharap Gubernur baru, Anwar dan Reny, dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian ini,`` ujar Rusdy.

Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi sebagai kunci menghadirkan pelayanan publik yang ramah investasi. Menurutnya, pelayanan publik yang baik akan mendorong daerah menjadi tujuan investasi.

Dalam acara tersebut, Pemkab Banggai Laut dinobatkan sebagai Pemda dengan pelayanan terbaik di Sulawesi Tengah. Sementara itu, Polres Donggala tercatat sebagai Polres dengan pelayanan publik terbaik di lingkup Polda Sulteng.

Pimpinan Ombudsman RI, Doktor Jemsly Hutabarat, mengingatkan bahwa pelayanan publik yang baik menjadi keharusan dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

``Pelayanan publik yang berkualitas akan menjadi daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional``. tutupnya. (***)