94 Desa Masih Blankspot, Bupati Erwin Bawa Persoalan Infrastruktur Parigi Moutong ke Jakarta

DKI JAKARTA, SARARAMEDIA.ID – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, membawa sejumlah persoalan mendasar pembangunan daerah ke pemerintah pusat. Mulai dari kondisi jalan dan jembatan, rumah tidak layak huni, kawasan permukiman kumuh, hingga keterbatasan jaringan telekomunikasi, menjadi kebutuhan yang diajukan untuk mendapat dukungan percepatan pembangunan.

Berbagai kebutuhan tersebut disampaikan Erwin dalam audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Erwin didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappelitbangda, Kepala DPKAD, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPRP, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rombongan Pemkab Parigi Moutong diterima Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Ariuly Hutahayan, bersama sejumlah pejabat terkait di lingkungan kementerian tersebut.

Di hadapan jajaran kementerian, Erwin memaparkan kondisi pembangunan Parigi Moutong sekaligus menguraikan kebutuhan infrastruktur yang dinilai mendesak. Paparan bertajuk “Membangun Konektivitas, Menggerakkan Pertumbuhan Kawasan, Dukungan Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Parigi Moutong” itu menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan untuk mengoptimalkan potensi daerah.

Parigi Moutong memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan berkelanjutan. Dengan jumlah penduduk 461.576 jiwa, luas daratan 6.231,85 kilometer persegi, serta garis pantai mencapai 510 kilometer, kabupaten ini memiliki sumber daya ekonomi yang tersebar di berbagai wilayah.

Namun, pengembangan potensi tersebut masih menghadapi persoalan konektivitas dan keterbatasan infrastruktur dasar.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kondisi jalan kabupaten. Dari total panjang 1.603,89 kilometer, jalan dalam kondisi baik baru mencapai 502,37 kilometer atau 31,32 persen.

Sebaliknya, sepanjang 977,73 kilometer atau 60,93 persen masuk kategori rusak berat.
Kondisi ini berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi yang menghubungkan desa dan kecamatan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Parigi Moutong juga mengusulkan pembangunan 28 unit jembatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp68,095 miliar. Peningkatan dan rehabilitasi jalan serta jembatan diprioritaskan pada jalur penghubung sentra produksi pertanian dan kawasan pesisir.

Persoalan perumahan dan permukiman turut masuk dalam daftar kebutuhan yang disampaikan Bupati Erwin.
Berdasarkan paparan pemerintah daerah, terdapat 19.716 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih membutuhkan penanganan, termasuk setelah pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026. Selain itu, kawasan kumuh seluas 67,08 hektare masih tersebar di 12 kecamatan dan 21 desa/kelurahan.

Pemkab Parigi Moutong mengharapkan dukungan perluasan program Inpres/BSPS, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan rumah susun untuk ASN dan fasilitas hunian bagi lingkungan pesantren, termasuk rumah susun maupun rumah khusus.

Pemerintah daerah juga menyoroti persoalan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan. Dari 19 kawasan perumahan yang tercatat, belum satu pun menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah untuk dikelola sebagai aset daerah.

Karena itu, diperlukan pendampingan teknis, kepastian mekanisme penyerahan aset, serta penyelesaian persoalan administrasi agar fasilitas perumahan dapat dikelola secara optimal.

Keterbatasan jaringan telekomunikasi juga menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Dari 278 desa di Parigi Moutong, sebanyak 94 desa masih berstatus blankspot atau memiliki kualitas sinyal rendah.

Kondisi tersebut membatasi akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan pemerintahan berbasis digital.

Untuk itu, Erwin mengusulkan pembangunan menara pemancar atau BTS di 94 desa, penyediaan akses internet publik gratis, penyambungan jaringan utama (backbone) fiber optik, serta dukungan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Di sektor perhubungan, Pemkab Parigi Moutong mendorong optimalisasi pelabuhan pengumpan di Parigi, Tinombo, dan Moutong.

Pengembangan Tol Laut serta peningkatan layanan penyeberangan Toboli-Wakai juga menjadi bagian dari usulan untuk memperkuat konektivitas dan kelancaran pergerakan orang maupun barang.

Usulan lainnya adalah pembangunan Rest Area Kabupaten Parigi Moutong di wilayah utara. Pemerintah daerah menyebut persiapan lahan melalui proses land clearing, termasuk denah dan desain teknis, telah dilakukan.

Fasilitas tersebut dirancang tidak hanya sebagai tempat beristirahat bagi pengguna jalan. Pemkab juga berharap rest area dapat menjadi pusat layanan perjalanan, ruang promosi produk lokal, tempat pemberdayaan UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah utara.

Sementara itu, persoalan persampahan turut disampaikan dalam audiensi. Timbulan sampah di Parigi Moutong tercatat mencapai 84.237 ton per tahun atau sekitar 230,8 ton setiap hari. Angka tersebut menunjukkan kebutuhan penguatan sarana dan sistem pengelolaan sampah di daerah.

Menanggapi paparan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Ariuly Hutahayan, memberikan arahan terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dan permukiman di Parigi Moutong.

Pertemuan itu menjadi ruang koordinasi untuk membahas kebutuhan prioritas daerah, peluang dukungan program, serta langkah yang dapat ditempuh bersama kementerian terkait.

Bagi Pemkab Parigi Moutong, dukungan pemerintah pusat diperlukan karena kemampuan fiskal daerah masih terbatas untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar.

Erwin menekankan perlunya intervensi melalui APBN dan sinkronisasi program lintas kementerian agar pembangunan dapat dipercepat dan menjangkau wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan jalan, jembatan, perumahan, jaringan telekomunikasi, maupun fasilitas transportasi. Lebih dari itu, infrastruktur menjadi penentu kelancaran distribusi hasil produksi, keterjangkauan pelayanan publik, serta terbukanya peluang ekonomi masyarakat.

Pada akhir audiensi, Erwin turut mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk berkunjung langsung ke Kabupaten Parigi Moutong.

Ia berharap kunjungan tersebut dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk melihat potensi agribisnis sekaligus meninjau sejumlah lokasi yang membutuhkan penanganan pembangunan.
Melalui audiensi ini, Pemkab Parigi Moutong berharap berbagai kebutuhan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui program pemerintah pusat sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan nasional.

Dengan semangat Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan Melalui Gerbang Desa, pemerintah daerah berupaya mendorong agar potensi pertanian, perikanan, pariwisata, dan sektor unggulan lainnya dapat berkembang dengan dukungan infrastruktur yang lebih merata. (IKP)