PALU, SARARAMEDIA.ID – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyiapkan mediasi antara pekerja dan perusahaan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 40 pekerja di lingkungan PT. LII dan PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI).
Langkah itu disampaikan Anwar saat menerima audiensi Serikat Pekerja Tadulako di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026). Ia meminta persoalan PHK tersebut ditelusuri, terutama untuk memastikan perusahaan telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan.
Anwar menegaskan, penyelesaian persoalan hubungan industrial tidak boleh dilakukan secara sepihak. Perusahaan dan pekerja harus diberi ruang untuk menyampaikan persoalan masing-masing agar keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.
“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Anwar.
Ia mengingatkan, setiap keputusan perusahaan terkait hubungan kerja harus memiliki dasar yang jelas. Persoalan ketenagakerjaan, kata dia, harus diselesaikan berdasarkan fakta dan aturan, bukan karena persoalan pribadi atau ketidaksukaan terhadap individu tertentu.
Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Anwar meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi. Data itu akan diverifikasi sebelum pemerintah memfasilitasi pertemuan dengan pihak perusahaan.
Anwar juga meminta agar manajemen perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan turut hadir dalam mediasi. Dengan demikian, persoalan dapat dibahas langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026. Anwar berharap perusahaan maupun perwakilan pekerja dapat menghadiri pertemuan tersebut untuk memberikan penjelasan dan mencari jalan penyelesaian.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menyiapkan fasilitas kantor sebagai lokasi mediasi, termasuk sarana pendukung dan kendaraan operasional untuk memudahkan mobilisasi pekerja maupun pihak perusahaan.
“Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya”. ujar Anwar.
Melalui mediasi tersebut, Anwar berharap persoalan PHK terhadap 40 pekerja dapat diselesaikan secara adil. Pemerintah, menurutnya, akan mengawal proses penyelesaian dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum dan perlindungan hak pekerja. (***)
