PALU, SARARAMEDIA.ID – Konflik lahan yang membayangi warga Lingkungan Industri Kecil (LIK) Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, memasuki babak baru. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur, dokter Reny A. Lamadjido memfasilitasi kesepakatan penyelesaian persoalan tersebut, termasuk kepastian tempat tinggal bagi 18 kepala keluarga (KK) yang terdampak.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama antara perwakilan warga, PT. Intim Abadi Persada, dan PT. Lembah Palu Nagaya (LPN) di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).
Penandatanganan turut disaksikan Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Eva Bande serta sejumlah unsur pemerintah dan pihak terkait.
Anwar Hafid mengatakan, penyelesaian konflik tersebut harus mengutamakan perlindungan warga tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kedua kepentingan itu dapat berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama,” kata Anwar.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan masyarakat berlarut-larut hanya karena masalah tersebut bermula dari kebijakan pemerintahan sebelumnya atau berada di luar kewenangan langsung gubernur.
Bagi Anwar, setiap persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat tetap harus mendapat perhatian dan penyelesaian.
“Kalau saya mendengar rakyat susah, walaupun itu bukan kewenangan utama saya, saya turun. Saya tidak tenang kalau masih ada rakyat Sulawesi Tengah yang hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 untuk 18 keluarga penerima manfaat. Pemerintah provinsi juga menanggung penyediaan instalasi dan jaringan air bersih serta listrik.
Sementara itu, PT. Lembah Palu Nagaya dan PT. Intim Abadi Persada menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo, di luar area jalan dan fasilitas sosial.
Setiap keluarga akan mendapatkan bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Lahan yang disiapkan juga harus berstatus clear and clean, tanpa menyisakan persoalan kepemilikan maupun sengketa dengan pihak lain.
Pengukuran dan pemetaan lahan akan dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu. Adapun pemasangan batas bidang tanah dan penerbitan peta bidang menjadi tanggung jawab perusahaan, dengan batas waktu paling lambat 10 November 2026.
Proses pemindahan warga dijadwalkan berlangsung bertahap mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Perusahaan juga berkomitmen membantu proses pemindahan barang-barang milik warga ke lokasi relokasi.
Anwar turut meminta Pemerintah Kota Palu mengambil bagian dalam penyediaan infrastruktur pendukung, terutama jalan lingkungan dan drainase. Dengan demikian, penyelesaian konflik LIK Tondo tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan perusahaan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah kota.
Ia mengapresiasi kerja Satgas PKA, Wakil Gubernur, Pemerintah Kota Palu, BPN, DPRD, Kadin, pihak perusahaan, serta seluruh unsur yang terlibat dalam proses komunikasi hingga tercapainya kesepakatan.
“Ini kerja bersama. Saya ingin penyelesaian konflik seperti ini menjadi contoh bagi daerah lain. Perusahaan tersenyum, masyarakat tersenyum, pemerintah juga lega. Yang paling penting, rakyat mendapatkan kepastian dan hak-haknya terlindungi,” tuturnya.
Gubernur berharap seluruh pihak memenuhi tanggung jawab sesuai butir kesepakatan. Ia mengingatkan, penandatanganan berita acara tidak boleh menjadi akhir dari proses, melainkan harus diikuti pelaksanaan nyata di lapangan.
“Mulai sekarang masyarakat tidak perlu lagi dihantui ketidakpastian. Tetapi saya tegaskan, kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” tegasnya.
Di sisi lain, perwakilan warga LIK Tondo menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Anwar Hafid, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, dan seluruh pihak yang telah membantu memperjuangkan penyelesaian persoalan tempat tinggal mereka.
Warga berharap seluruh kesepakatan segera direalisasikan agar mereka dapat meninggalkan ketidakpastian yang selama ini membayangi kehidupan keluarga.
“Ini bukan sekadar akhir konflik, tetapi awal harapan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan bersama keluarga tanpa ketidakpastian”. tukas perwakilan warga. (***)
