Sarara Media

Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid., SH., MM diruang kerjanya. (Foto: Istimewa)

PALU, SARARAMEDIA.ID - Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, meluruskan polemik terkait rencana pergantian dirinya sebagai unsur pimpinan DPRD dari Fraksi Partai Demokrat. Ia menegaskan, dirinya siap menerima apa pun keputusan partai, tetapi hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai pergantian tersebut.

Syarifudin mengatakan, pergantian jabatan merupakan bagian dari kewenangan dan mekanisme internal partai yang harus dihormati setiap kader. Karena itu, ia meminta semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum ada keputusan resmi.

"Kalau partai memerintahkan dan mengamanahkan, kita harus legowo menerimanya. Hanya saja, sampai saat ini belum ada keputusan partai atas rencana pergantian itu. Sebab, ada mekanismenya," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Morowali tersebut dalam keterangan tertulis, Kamis malam, (29/10/2026) waktu setempat.

Ia juga menegaskan tidak memiliki persoalan dengan rencana pergantian posisi tersebut. Menurut dia, jabatan yang diembannya bukan sesuatu yang harus dipertahankan apabila partai telah menetapkan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Tanpa diminta pun jabatan ini akan kita serahkan. Hanya saja, kita ikuti mekanismenya," katanya.

Terkait nama Moh. Hidayat Pakamundi yang disebut-sebut akan menggantikannya, Syarifudin menepis anggapan bahwa dirinya berupaya menghambat proses tersebut.

Ia memastikan tidak ada upaya untuk menggagalkan kader lain menduduki posisi Wakil Ketua II DPRD Sulteng. Baginya, proses pergantian harus berjalan berdasarkan keputusan resmi partai, bukan spekulasi yang berkembang di tengah polemik.

"Tidak ada yang menghalangi, apalagi membuat skenario untuk menggagalkan saudara Hidayat Pakamundi menjadi Wakil Ketua DPRD menggantikan saya. Hanya saja, kita tunggu mekanisme partai," ujarnya.

Syarifudin kembali menegaskan bahwa pergantian pimpinan DPRD merupakan hal yang bisa terjadi dalam dinamika organisasi partai. Ia mengaku siap menerima keputusan tersebut apabila nantinya ditetapkan secara resmi.

"Cepat atau lambat, jabatan Wakil Ketua DPRD pasti akan dilakukan pergantian dari saya ke kader lainnya," kata mantan calon Bupati Morowali periode 2018-2023 itu.

Dengan pernyataan tersebut, Syarifudin berharap polemik yang berkembang tidak ditafsirkan sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan Partai Demokrat. Ia meminta semua pihak menunggu proses internal partai hingga keputusan resmi diterbitkan. (***)