Sarara Media

PALU, SARARAMEDIA.ID - Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengingatkan kembali hakikat utama pemerintahan, yakni menghadirkan rasa aman sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat. Bagi Anwar, pemerintah bukan sekadar penyelenggara administrasi negara, melainkan penjaga kepentingan rakyat yang harus bekerja memastikan masyarakat dapat hidup dengan tenang dan bermartabat.

Pandangan itu disampaikan Anwar Hafid usai melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Sulawesi Tengah periode 2026-2031 di Hotel BW Coco, Kota Palu, Sabtu malam, (3/10/2026).

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum MIPI, Anwar mengibaratkan pemerintahan sebagai "penjaga malam" yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan masyarakat sehingga rakyat dapat beristirahat dengan tenang serta menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.

Menurutnya, dalam perkembangan ilmu pemerintahan modern, konsep tersebut kemudian berkembang melalui pendekatan reinventing government yang menempatkan dua fungsi utama negara, yakni security atau menjamin keamanan masyarakat dan prosperity atau menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

"Negara hadir untuk memastikan rakyat merasa aman dan memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Dua fungsi itu tidak boleh dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.

Dalam paparannya, Anwar juga menyoroti posisi strategis ilmu pemerintahan sebagai fondasi penting dalam mengelola negara yang besar dan beragam seperti Indonesia. Ia menilai disiplin ilmu tersebut memiliki karakteristik unik karena melahirkan para generalis, yakni individu yang memahami berbagai bidang pemerintahan secara luas sehingga mampu melihat persoalan dari berbagai perspektif.

Ia menjelaskan, para lulusan ilmu pemerintahan memiliki kemampuan memahami banyak sektor yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, ilmu pemerintahan tidak boleh berhenti sebagai kajian akademik semata, tetapi harus diwujudkan dalam praktik tata kelola pemerintahan yang efektif dan berpihak kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Anwar menegaskan bahwa MIPI dibentuk sebagai ruang kolaborasi yang terbuka bagi akademisi, praktisi, peneliti, birokrat, maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu pemerintahan.

Melalui organisasi tersebut, ia berharap lahir berbagai gagasan dan rekomendasi yang dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah dan nasional.

"Siapa saja bisa bergabung selama memiliki kepedulian terhadap pengembangan ilmu pemerintahan dan kemajuan bangsa," kata Anwar.

Pada kesempatan itu, Anwar juga mengungkapkan bahwa setelah terbentuknya kepengurusan MIPI Sulawesi Tengah, sejumlah provinsi lain telah menyatakan kesiapan untuk membentuk dan melantik kepengurusan serupa, di antaranya Banten dan DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua DPW MIPI Sulawesi Tengah Arfan menegaskan komitmennya untuk menjadikan organisasi tersebut sebagai wadah yang produktif dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Menurut Arfan, keberhasilan sebuah organisasi tidak ditentukan oleh banyaknya wacana yang dibangun, melainkan dari kerja nyata yang mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, pihaknya siap mengawal berbagai agenda pembangunan daerah, termasuk mendukung implementasi program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sembilan program BERANI.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis kunci kantor sekretariat DPW MIPI Sulawesi Tengah dari Ketua Umum MIPI Anwar Hafid kepada Ketua DPW MIPI Sulawesi Tengah Arfan sebagai penanda dimulainya aktivitas organisasi secara resmi di daerah.

Pelantikan turut dihadiri Ketua Harian MIPI Muhadam Labolo, Sekretaris Jenderal MIPI Mansyur Achmad, Peneliti Ahli Utama Bidang Politik BRIN Siti Zuhro, Anggota DPRD Sulawesi Tengah Hidayat Pakamundi, Bupati Sigi, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kalangan akademisi, serta mahasiswa.

Pelantikan DPW MIPI Sulawesi Tengah diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara dunia akademik, pemerintahan, dan masyarakat dalam mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. (***)