MOROWALI, SARARAMEDIA.ID - Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan investasi dan kepentingan masyarakat kembali ditegaskan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Dalam agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Morowali, Senin (14/9/2026), Gubernur meresmikan pembangunan groundsill (ground sill) cek dam Sungai Karaupa, perbaikan jalan inspeksi, serta jaringan pipanisasi air baku di Desa Lasampi, Kecamatan Bumi Raya.
Peresmian tersebut menjadi momentum penting dalam memastikan keberlanjutan fungsi Bendungan Irigasi Karaupa yang selama ini menjadi sumber pengairan bagi lahan pertanian masyarakat, sekaligus mendukung kebutuhan air bagi sektor industri yang berkembang di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid turut meninjau langsung kondisi Bendungan Karaupa. Peninjauan dilakukan untuk memastikan sistem pengairan masyarakat tetap terjaga dan tidak terdampak oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya air untuk kebutuhan industri.
Dalam keterangannya kepada masyarakat, Gubernur mengungkapkan bahwa persoalan Bendungan Karaupa bukanlah isu baru. Salah satu tantangan utama yang selama ini dihadapi adalah pendangkalan bendungan yang berpotensi mengurangi fungsi pengairan apabila tidak ditangani secara serius.
Menurutnya, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas berbagai persoalan administratif, termasuk terkait pembagian kewenangan pengelolaan jaringan irigasi.
"Yang saya lihat adalah kepentingan rakyat. Kalau untuk kepentingan masyarakat, kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bertindak," tegas Anwar Hafid.
Ia menjelaskan, sekitar satu tahun lalu dirinya sempat meminta penghentian rencana pengambilan air pada bagian atas bendungan karena dikhawatirkan mengganggu kebutuhan irigasi masyarakat. Setelah melalui serangkaian pembahasan bersama pihak perusahaan, akhirnya disepakati bahwa pengambilan air dilakukan dari bagian bawah bendungan sehingga tidak mengurangi pasokan utama yang dibutuhkan petani.
Kebijakan tersebut, kata Anwar, diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberlanjutan pertanian masyarakat dan kebutuhan investasi yang tetap harus berjalan.
Ia mengaku sengaja menunggu hingga seluruh kesepakatan dituangkan secara tertulis dan mulai direalisasikan sebelum memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan program tersebut.
"Saya menunggu cukup lama karena ingin memastikan pengambilan air ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengganggu kebutuhan pengairan yang selama ini menjadi sandaran petani," ujarnya.
Selain persoalan distribusi air, Gubernur juga menyoroti kondisi fisik Bendungan Karaupa yang telah beroperasi sekitar 25 tahun. Untuk memperkuat struktur bangunan dan mengantisipasi kerusakan akibat gerusan air, pembangunan groundsill dilakukan sebagai bagian dari langkah pengamanan infrastruktur bendungan.
Tak hanya itu, ia meminta agar jalan inspeksi yang dibangun dapat memberikan manfaat langsung bagi petani dan masyarakat sekitar. Gubernur juga menegaskan bahwa setiap lahan milik warga yang terdampak pembangunan jaringan pipa wajib mendapatkan kompensasi terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilaksanakan.
"Kalau ada lahan masyarakat yang dilalui jaringan pipa, selesaikan dulu hak-haknya. Kalau bisa bukan sekadar ganti rugi, tetapi ganti untung," tegasnya.
Terkait keberadaan investasi di Morowali, Anwar Hafid kembali menekankan pentingnya pembagian manfaat yang berkeadilan. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam, termasuk air, tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan perusahaan semata, tetapi juga harus memberikan ruang yang cukup bagi kebutuhan masyarakat.
"Air ini harus dibagi secara adil. Jangan semuanya untuk perusahaan. Masyarakat juga harus mendapatkan manfaatnya," katanya.
Gubernur juga meminta perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut untuk lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat yang berasal dari Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda. Bagi warga yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, ia mendorong perusahaan untuk menyediakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas.
Menurutnya, keberadaan investasi harus mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, bukan justru menghadirkan kesenjangan sosial.
Di hadapan masyarakat dan manajemen perusahaan, Anwar Hafid menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil semata-mata bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.
"Saya hadir di sini sebagai pelayan masyarakat. Tugas saya memastikan rakyat mendapatkan manfaat dari pembangunan yang ada," tandasnya.
Untuk memastikan seluruh komitmen berjalan sesuai kesepakatan, Gubernur meminta masyarakat ikut melakukan pengawasan. Ia bahkan mendorong pembentukan tim kecil yang dapat menyampaikan laporan langsung kepadanya apabila ditemukan kesepakatan yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan.
Sementara itu, Direktur BTIIG, Mr. Chai Zhenyang, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali atas dukungan yang diberikan selama proses pengembangan kawasan industri. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh bersama masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha lokal, serta pelaksanaan program yang memperhatikan aspek lingkungan.
Peresmian groundsill Karaupa ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kepentingan publik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa investasi tetap didorong sebagai motor pembangunan daerah, namun perlindungan terhadap sumber air, lahan pertanian, akses masyarakat, dan kesempatan kerja lokal akan tetap menjadi prioritas utama. (***)
Copyright © CopyRight Sarara Nusantara 2023