PALU, SARARAMEDIA.ID - Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah terus menjadi perhatian pemerintah. Dalam rangka memperkuat langkah pengendalian inflasi secara nasional, Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara virtual, Senin pagi, (7/9/2026) waktu setempat.
Rakor yang dimulai pukul 09.00 wita tersebut diikuti Wakil Wali Kota Palu dari ruang kerjanya dan melibatkan berbagai unsur perangkat daerah serta instansi terkait. Hadir dalam kesempatan itu Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Palu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Palu, Pengadilan Negeri Palu, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Agenda koordinasi nasional tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi yang berpotensi memengaruhi laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta daya beli masyarakat.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut Tito, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan nasional agar dapat berjalan efektif hingga menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
"Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dicapai oleh pemerintah pusat saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah agar setiap kebijakan berjalan tepat sasaran, konsisten, dan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat," ujar Tito dalam paparannya.
Selain menekankan pentingnya kolaborasi, Mendagri juga menggarisbawahi peran data sebagai fondasi utama dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai memiliki posisi strategis sebagai penyedia data berbasis fakta yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan sekaligus mengukur dampak program pemerintah.
Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bertugas memastikan arah pembangunan nasional tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan, sedangkan Kemendagri berperan mengawal implementasi kebijakan hingga tingkat daerah.
Dalam forum tersebut, Tito turut memaparkan sejumlah faktor yang berpotensi memicu inflasi. Di antaranya peningkatan jumlah uang beredar, penurunan suku bunga, keterbatasan pasokan barang, hambatan distribusi komoditas, hingga tingginya biaya produksi sektor pertanian akibat persoalan pupuk bersubsidi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa inflasi secara umum terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yakni volatile foods, administered prices, dan core inflation. Kelompok volatile foods berkaitan dengan harga pangan yang sangat dipengaruhi faktor produksi, cuaca, musim, ketersediaan pasokan, serta distribusi. Sementara administered prices mencakup barang dan jasa yang harganya diatur atau dipengaruhi kebijakan pemerintah. Adapun core inflation mencerminkan perubahan harga yang dipengaruhi kondisi fundamental perekonomian secara umum.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, Kemendagri mendorong seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peningkatan efektivitas birokrasi, penguatan stabilitas keamanan, pembangunan konektivitas dasar, optimalisasi sektor unggulan daerah, hingga pemantauan harga komoditas secara berkala.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palu untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama organisasi perangkat daerah teknis dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi fluktuasi harga komoditas strategis.
"Pemerintah Kota Palu akan terus memperkuat koordinasi dan langkah antisipatif melalui TPID bersama seluruh stakeholder terkait guna memastikan stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga," ungkap Imelda.
Selain melakukan pemantauan rutin terhadap perkembangan harga dan distribusi komoditas strategis, Pemkot Palu juga akan terus mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dijalankan agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi, kolaborasi lintas sektor, dan respons cepat terhadap perkembangan ekonomi, Pemerintah Kota Palu optimistis pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (***)
Copyright © CopyRight Sarara Nusantara 2023