Sarara Media

PALU, Sararamedia.net - Penyidikan kasus dugaan korupsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) dana hibah Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulteng 2020 senilai Rp. 56 miliar stagnan atau jalan ditempat. Sebab, hingga 7 bulan permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh BPKP, belum ada hasil audit.

``Sejak diajukan permohonan PKKN sekitar Maret ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan  Sulteng oleh penyidik  belum ada hasil audit,`` kata Pelaksana harian (Plh) Kasi Penkum Kejati Sulteng, Abdul Haris Kiay, di Palu, Senin, (2/10/2023) waktu setempat.

Haris menjelaskan, belum mengetahui secara rinci ,apa menjadi kendala penyebab hingga PKKN belum ada hasilnya.

Padahal menurutnya, segala dokumen-dokumen dibutuhkan, yang diminta oleh BPKP sudah dipenuhi oleh penyidik.

Ia juga belum mengetahui seperti apa dan butuh waktu berapa lama sesuai standar operasional BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara.

``Kami mendengar BPKP meminta perpanjangan waktu lagi untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara,`` pungkasnya,

Dugaan korupsi Bawaslu Sulteng masih dalam proses perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Meski hasil perhitungan kerugian negara belum ada, namun dari Bawaslu Sulteng sudah ada yang mengembalikan Rp. 200 juta dengan cara dicicil.

Pengembalian uang tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

Penyidik Kejati Sulteng telah memeriksa sebanyak 30 lebih orang saksi terkait dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Sulteng ke Bawaslu Sulteng dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 sebesar Rp. 56 miliar.

Pihak tim kejaksaan juga telah melakukan penggeledahan dan menyita beberapa dokumen berkaitan dengan perkara tersebut di beberaoa satuan kerja (Satker) baik di Bawaslu Sulteng maupun Bawaslu Kabupaten.

Penggeledahan itu di Kantor Bawaslu Sulteng tanggal, 23 Februari 2023, Bawaslu Kabupaten Donggala tanggal, 28 Februari 2023, Bawaslu Parigi Mautong tanggal, 1 Maret 2023 dan Bawaslu Banggai Kepulauan tanggal, 13 Maret 2023. (Rls)