Sarara Media

DK JAKARTA, SARARAMEDIA.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan sektor industri dalam upaya mempercepat pembangunan daerah. Dalam pertemuan koordinasi kemitraan yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama manajemen PT. Citra Palu Mineral (CPM) dan PT. Donggi Sinoro LNG di Jakarta, Senin (15/6/2026), tercapai komitmen bersama untuk mendukung pembangunan Sulawesi Tengah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Pertemuan yang berlangsung sekitar 35 menit tersebut menjadi bagian dari rangkaian koordinasi Pemprov Sulteng dengan puluhan perusahaan pertambangan dan energi yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah. Fokus utama pembahasan adalah penguatan kemitraan pembangunan melalui pemanfaatan dana CSR yang diarahkan untuk mendukung proyek-proyek strategis daerah.

Dalam forum tersebut, Gubernur Anwar Hafid menawarkan sejumlah program prioritas kepada kedua perusahaan. Kepada PT Citra Palu Mineral, gubernur mengusulkan dukungan pembangunan sejumlah fasilitas olahraga dan rekreasi di kawasan Hutan Kota Palu sebagai persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Rekreasi Nasional (PORNAS) Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Tahun 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Sulawesi Tengah.

Sementara kepada PT. Donggi Sinoro LNG, gubernur menawarkan keterlibatan dalam pembangunan dan rekonstruksi ruas Jalan Dataran Bulan-Simpang Moilong di Kabupaten Banggai. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki nilai strategis karena dapat memangkas jarak tempuh dari wilayah Ampana menuju Toili secara signifikan.

Menurut Anwar Hafid, ruas jalan provinsi tersebut memiliki panjang sekitar 187 kilometer dan menjadi alternatif yang lebih efisien dibandingkan jalur nasional yang mencapai sekitar 319 kilometer. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang dukungan pembangunan pada ruas jalan kawasan Kepala Burung di Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai.

Menanggapi usulan tersebut, perwakilan manajemen PT. Citra Palu Mineral, Yan Adriyansyah, menyatakan pada prinsipnya perusahaan memiliki komitmen untuk mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Ia menegaskan bahwa kontribusi CSR merupakan bentuk partisipasi perusahaan dalam mendukung kemajuan Sulawesi Tengah. Namun, besaran dukungan yang akan diberikan masih akan dibahas lebih lanjut bersama jajaran manajemen pusat perusahaan.

Menurut Yan, skema bantuan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dan perencanaan perusahaan. Salah satu opsi yang mengemuka adalah dukungan pembiayaan pembangunan fasilitas olahraga di kawasan Hutan Kota Palu sebagai bagian dari persiapan PORNAS KORMI 2027.

"Pada prinsipnya PT CPM mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Mekanisme dan nilai dukungan akan kami bahas lebih lanjut bersama manajemen perusahaan," ujarnya.

Dukungan serupa juga disampaikan perwakilan PT. Donggi Sinoro LNG, Thian Annisa. Ia menegaskan bahwa perusahaan pada dasarnya siap mendukung berbagai program pembangunan daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Menurutnya, konsep kemitraan yang ditawarkan pemerintah daerah sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan.

"Pada dasarnya PT Donggi Sinoro LNG mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, seluruh usulan yang disampaikan akan terlebih dahulu kami komunikasikan dengan jajaran manajemen untuk proses pembahasan lebih lanjut," katanya.

Menanggapi respons positif kedua perusahaan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa pola kerja sama yang dibangun Pemprov Sulteng tidak berbentuk penerimaan dana tunai dari perusahaan. Pemerintah daerah lebih mengedepankan skema hibah aset hasil pembangunan yang dibiayai langsung oleh perusahaan melalui program CSR.

Menurut gubernur, mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta menjamin bahwa seluruh bantuan benar-benar diwujudkan dalam bentuk infrastruktur yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak menerima hibah dalam bentuk uang tunai. Bantuan CSR diwujudkan dalam bentuk aset hasil pembangunan, seperti jalan, jembatan, gedung, maupun fasilitas publik lainnya yang dikerjakan langsung oleh perusahaan sesuai kesepakatan kerja sama," tegas Anwar Hafid.

Ia menambahkan bahwa setiap bentuk kemitraan akan dituangkan secara resmi melalui nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama sehingga memiliki kepastian hukum dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rapat koordinasi kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan 52 perusahaan pertambangan dan energi yang beroperasi di daerah. Langkah ini menjadi strategi pemerintah dalam menghimpun dukungan dunia usaha guna mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Turut mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah dalam pertemuan tersebut antara lain Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tengah, Arfan, Kepala Bidang Minerba Sultanisa, serta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Adiman.

Melalui pola kemitraan berbasis gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha, Pemprov Sulawesi Tengah berharap berbagai proyek infrastruktur strategis dapat terealisasi lebih cepat, sekaligus memperkuat kontribusi sektor industri terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. (***)