Sarara Media

PALU, SARARAMEDIA.ID - Program Berani Cerdas yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Doktor Sahran Raden, menilai program yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido, tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat konstitusi dalam bidang pendidikan.

Pernyataan itu disampaikan Sahran Raden saat menjadi narasumber dalam podcast BACAS (Bacarita Sabtu) bertema “Cerdaskah Program Berani Cerdas?” yang juga menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza DP, Sabtu siang, (6/6/2026).

Menurut Sahran, negara melalui Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan amanat konstitusi tersebut ke dalam program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Program Berani Cerdas merupakan implementasi konkret dari amanat konstitusi yang mewajibkan negara hadir dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat," ujar Sahran.

Ia menjelaskan, pendidikan bukan hanya sekadar program pembangunan, tetapi merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan yang mempermudah akses pendidikan bagi generasi muda harus mendapat dukungan karena berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, keberadaan Program Berani Cerdas menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak-anak Sulawesi Tengah memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan tanpa terkendala persoalan biaya.

"Karena ini menyangkut hak dasar masyarakat, pemerintah berkewajiban menjamin dan memastikan seluruh generasi muda mendapatkan akses pendidikan yang layak. Program Berani Cerdas menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut," katanya.

Sahran juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen. Jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mampu mengalokasikan anggaran pendidikan melebihi ketentuan tersebut, maka hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia daerah.

Ia menilai investasi pada sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya akan dirasakan secara luas, mulai dari peningkatan kualitas tenaga kerja hingga mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah.

"Pendidikan adalah investasi pembangunan manusia yang hasilnya mungkin tidak terlihat dalam waktu singkat, tetapi memiliki dampak besar terhadap kemajuan daerah di masa depan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza DP, menegaskan bahwa Program Berani Cerdas merupakan bentuk keberpihakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Menurut Firmanza, program tersebut dirancang untuk menekan angka putus sekolah dan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Sulawesi Tengah, terutama bagi keluarga yang selama ini terkendala biaya pendidikan.

Ia menyebutkan bahwa manfaat program tersebut mulai dirasakan masyarakat karena berbagai beban biaya pendidikan yang sebelumnya menjadi kendala kini dapat diminimalkan melalui dukungan pemerintah daerah.

"Tujuan utama Program Berani Cerdas adalah memastikan anak-anak Sulawesi Tengah dapat fokus belajar, mengembangkan kemampuan dan kompetensinya tanpa terbebani persoalan biaya pendidikan," jelas Firmanza.

Melalui Program Berani Cerdas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap dapat menciptakan generasi yang lebih unggul, berdaya saing, dan siap menjadi motor penggerak pembangunan daerah pada masa mendatang. (***)