Sarara Media

DK JAKARTA, SARARAMEDIA.ID - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program nasional Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Komitmen itu ditunjukkan melalui audiensi Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia sekaligus penyerahan dokumen readiness criteria atau kriteria kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, Senin (11/5/2026), di Gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat.

Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Kementerian Sosial dan staf ahli kementerian terkait percepatan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Wakil Menteri Sosial menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi salah satu agenda strategis pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan sosial.

Menurut Agus Jabo, pemerintah ingin memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang berada di wilayah terpencil maupun keluarga miskin ekstrem.

"Presiden menginginkan seluruh masyarakat Indonesia bisa hidup lebih sejahtera. Negara harus hadir bagi anak-anak yang selama ini belum memperoleh akses pendidikan secara maksimal," ujar Agus Jabo.

Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak putus sekolah, keluarga miskin ekstrem, hingga kelompok rentan lainnya melalui pendekatan pendidikan terpadu yang dibarengi pembinaan karakter dan dukungan sosial berkelanjutan.

Pemerintah pusat, kata dia, saat ini terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Agus Jabo memberikan apresiasi terhadap kesiapan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dinilai serius mendukung program nasional tersebut. Apresiasi itu diberikan setelah Pemkab Parigi Moutong menyerahkan dokumen kesiapan pembangunan serta kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

"Kami mengapresiasi kesiapan Kabupaten Parigi Moutong. Hasil audiensi dan kesiapan daerah ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Sosial untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Wakil Menteri Sosial juga mengaku terkesan dengan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menangani persoalan pendidikan dan sosial, termasuk perhatian terhadap anak-anak dari komunitas adat terpencil.

"Daerah ini tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga menunjukkan kesiapan dan program nyata yang sudah berjalan," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh program Sekolah Rakyat sebagai solusi bagi anak-anak putus sekolah dan masyarakat kurang mampu di wilayahnya.

Erwin mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 9,2 hektare sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dan berharap daerahnya dapat masuk dalam tahap ketiga pembangunan Nasional tahun 2026.

"Kami berharap Parigi Moutong bisa masuk pada tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Kesiapan lahan dan dokumen pendukung telah kami siapkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah," ujar Erwin.

Ia juga memaparkan kondisi geografis Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki garis pesisir sepanjang kurang lebih 512 kilometer dengan tantangan akses pendidikan di sejumlah wilayah terpencil.

Menurutnya, masih terdapat ribuan anak yang belum mengenyam pendidikan secara optimal sehingga keberadaan Sekolah Rakyat dinilai sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan dan pembinaan sosial.

"Program ini sangat strategis untuk memastikan anak-anak di wilayah terpencil tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak," katanya.

Selain itu, Pemkab Parigi Moutong juga disebut telah mulai memberikan perhatian kepada anak-anak dari komunitas adat terpencil melalui program pendidikan gratis bekerja sama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Melalui program tersebut, sejumlah anak dari komunitas adat terpencil telah difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus keterisolasian sosial di wilayah terpencil.

"Kami ingin memastikan anak-anak dari komunitas adat terpencil memperoleh hak pendidikan yang sama. Saat ini sudah ada anak-anak yang difasilitasi untuk menempuh pendidikan di Poltekesos Bandung melalui dukungan bersama Kementerian Sosial," tutur Erwin.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga terus melakukan koordinasi lintas sektor bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya guna memastikan data anak tidak sekolah dapat terintegrasi sebagai dasar intervensi pemerintah pusat.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Parigi Moutong turut didampingi Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Sutoyo, Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong, Moh. Irfain, sejumlah anggota DPRD, serta jajaran Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, termasuk Sekretaris Dinas Sosial, Syafaat Pampi. (Pkm)