Sarara Media

PARIGI MOUTONG, SARARAMEDIA.ID - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas birokrasi dengan merespons isu dugaan praktik jual beli jabatan, khususnya pada posisi kepala sekolah yang tengah menjadi perhatian publik.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dalam pertemuan terbuka bersama Ketua Rumah Hukum Tadulako, Hartono, yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati, Senin (30/3/2026) kemarin. Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta insan pers, dan berlangsung sekitar dua jam.

Pertemuan tersebut menjadi forum klarifikasi sekaligus dialog strategis antara pemerintah daerah dan unsur masyarakat sipil dalam menyikapi isu yang dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Ketua Rumah Hukum Tadulako, Hartono, dalam kesempatan itu mengingatkan pentingnya penanganan cepat dan transparan terhadap isu yang berkembang.

"Jika tidak segera diluruskan, isu seperti ini bisa merusak kepercayaan masyarakat dan berdampak pada semangat generasi muda, khususnya di desa," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa pemerintah daerah berpegang teguh pada prinsip meritokrasi dalam setiap proses pengisian jabatan.

"Tidak boleh ada praktik transaksional dalam jabatan. Jika terbukti, kami akan tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Bupati telah menginstruksikan Inspektorat Daerah untuk melakukan penelusuran menyeluruh guna memastikan validitas informasi yang beredar di masyarakat.

Selain itu, Pemkab Parigi Moutong juga membuka ruang partisipasi publik dengan mengajak media, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk turut mengawal jalannya pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Dalam konteks pasca-pemilihan kepala daerah, Bupati turut mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan memperkuat kolaborasi dalam pembangunan daerah.

"Tidak perlu ada lagi sekat atau gesekan. Saatnya kita fokus bekerja dan mencari solusi bersama. Pemerintah juga terbuka terhadap kritik dan masukan, bahkan siap menggelar forum evaluasi rutin setiap bulan," ungkapnya.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap dapat memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan integritas aparatur sipil negara (ASN), serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan profesional. (IKP)